JAKARTA — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, mengajukan usulan resmi agar Provinsi Sulbar ditetapkan sebagai daerah berciri kepulauan. Usulan ini disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Senin (4/8/2025).
Pertemuan berlangsung di kantor Ditjen Bina Adwil, Jakarta, dan dipimpin oleh Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si. Gubernur Suhardi Duka hadir bersama sejumlah pejabat Pemprov Sulbar, antara lain Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa pengajuan status ini dilakukan karena Sulbar memiliki wilayah yang secara geografis memenuhi kriteria sebagai daerah kepulauan.
“Empat dari enam kabupaten di Sulbar memiliki pulau. Berdasarkan hal itu, kami menganggap bahwa Sulbar layak diusulkan menjadi daerah berciri kepulauan,” ujar Junda.
Ia menambahkan, pengakuan tersebut penting sebagai dasar penguatan kebijakan fiskal dan pembangunan, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Dengan keterbatasan akses dan infrastruktur, pengembangan wilayah kepulauan sangat membutuhkan dukungan tambahan, baik dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Status ini akan membuka peluang itu,” jelasnya.
Junda mengungkapkan bahwa usulan Pemprov Sulbar mendapat sambutan yang baik dari Ditjen Bina Adwil. Pihak Kemendagri, kata dia, menyatakan akan menindaklanjuti pengajuan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Responsnya positif. Insya Allah, ini akan segera ditindaklanjuti dalam forum teknis berikutnya,” ujar Junda.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Gubernur Suhardi Duka untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat, termasuk menjadikan wilayah kepulauan sebagai bagian penting dari visi pembangunan maritim daerah.(*)
