JAKARTA, editorial9.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, memaparkan strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi layanan digital dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).
Strategi tersebut disampaikan Junda dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Junda menjelaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar adalah menyeragamkan layanan informasi publik melalui website resmi pemerintah daerah, PPID, dan 35 OPD.
Kebijakan tersebut diperkuat dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui Peraturan Gubernur tentang SPBE serta keputusan gubernur mengenai pedoman pelaksanaannya di lingkungan OPD.
Tak hanya itu, Pemprov Sulbar juga menerbitkan instruksi Sekda terkait pengisian Daftar Informasi Publik (DIP). Kepatuhan OPD dalam menyediakan informasi bahkan menjadi salah satu instrumen penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Website seragam OPD yang terintegrasi, berisi informasi publik sesuai ketentuan, dimonitoring berkala dan mempengaruhi nilai TPP ASN,” ujar Junda.
Selain pembenahan sistem digital, Pemprov Sulbar juga mendorong peningkatan pemahaman aparatur dan masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada kepala desa, camat, APDESI, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemprov Sulbar juga menggelar bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID serta kampanye literasi digital melalui media sosial resmi.
Junda menjelaskan, berbagai langkah tersebut mulai mendorong perubahan dalam tata kelola birokrasi. Di antaranya meningkatnya jumlah OPD yang menyajikan informasi secara lengkap, tumbuhnya budaya kerja ASN yang transparan, serta meningkatnya efisiensi pelayanan melalui kanal digital.
Sementara dari sisi masyarakat, keterbukaan akses informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta proses perencanaan pembangunan diharapkan memperkuat kepercayaan publik.
Akses tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pemprov Sulbar berharap optimalisasi layanan informasi berbasis digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, termasuk warga yang berada di wilayah pelosok desa.(*)
