MAMUJU, editorial9.com – Seorang oknum anggota Polri berinisial E ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mamuju, Sulawesi Barat, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perbuatan cabul disertai penganiayaan. Penahanan dilakukan sejak 6 November 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Penanganan perkara tersebut, dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju. Selain menjalani proses pidana, E juga menghadapi pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol Memo Ardian menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang mendapat perlakuan istimewa ketika berhadapan dengan hukum.
“Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Memo.
Kasus tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR tertanggal 28 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polresta Mamuju melakukan sejumlah langkah kepolisian. Mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan korban dan saksi, hingga melakukan pemeriksaan medis terhadap korban.
Pada 30 Oktober 2026, Seksi Propam Polresta Mamuju mengamankan E untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. E kemudian ditempatkan di Sel Provost selama tujuh hari untuk kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan awal perkara etik.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik Unit PPA menggelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh, penanganan kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. E kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Sehari kemudian, tepatnya pada 6 November 2026, penanganan terhadap E dilanjutkan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju. Pada hari yang sama, tersangka ditahan di Rutan Polresta Mamuju untuk kepentingan penyidikan.
Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 9 November 2026. Sementara itu, pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada JPU direncanakan pada 16 November 2026.
Memo menjelaskan bahwa penanganan terhadap E tidak hanya dilakukan melalui jalur pidana. Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik juga menjadi kewenangan Seksi Propam Polresta Mamuju.
Untuk proses etik, pemberkasan lebih lanjut direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21. Proses tersebut juga akan dilengkapi saran hukum (Sarkum) dari Bidkum Polda Sulbar sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam perkara pidana tersebut, E disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal yang diterapkan penyidik tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Polda Sulbar memastikan, perkembangan penanganan perkara akan terus dikawal. Institusi kepolisian juga menyatakan tetap memperhatikan hak-hak korban serta asas praduga tak bersalah.
“Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apabila ada anggota yang justru melakukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga wajib ditegakkan terhadap setiap anggota Polri,” tutup Memo.(*)
