SUMEDANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Nursaid Mustafa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang digelar di Balairung Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak 26 hingga 29 Oktober 2025.
Rakornas yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Akhmad Wiyagus ini mengusung tema penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Polman didampingi Kepala Balitbangren Andi Himawan Jasin. Nursaid menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap daerah, terutama terkait pengurangan Tambahan Keuangan Daerah (TKD) yang dinilai berpengaruh besar terhadap pencapaian program prioritas di daerah.
“Prinsipnya semua Sekda se-Indonesia berharap pemerintah pusat memahami bahwa pengurangan TKD sangat berdampak pada pencapaian program prioritas di daerah. Melalui Rakornas ini, kami berharap pemerintah pusat benar-benar serius memberikan dukungan program kegiatan bagi daerah, terutama dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujar Nursaid.
Nursaid menambahkan, Rakornas ini merupakan wadah strategis untuk menyamakan persepsi antara Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat terintegrasi dengan optimal.
“Intinya Rakornas ini adalah forum sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik pada tahun 2026,” tutupnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya, dikutip dari Headline News Metro TV pada Selasa (28/10/2025), menegaskan pentingnya kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Programnya harus bisa diakses dan dieksekusi dengan baik, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan dan biaya hidup. Makanya saya kejar terus pengendalian inflasi di setiap daerah supaya biaya hidup masyarakat tidak berat,” tegas Tito.(*)
