MAMUJU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana mendorong digitalisasi data pangan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan lebih cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pangan daerah.
Hal itu disampaikan Junda saat menghadiri kegiatan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan bertema “Membangun Data Pangan Terintegrasi untuk Memperkuat Ekonomi Daerah” itu diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari enam kabupaten di Sulbar.
Dalam sambutannya, Junda mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pangan berbasis data di Sulawesi Barat.
Menurutnya, keberadaan neraca pangan akan menjadi gambaran ketersediaan pangan di setiap daerah sehingga pemerintah dapat mengambil langkah cepat dalam menjaga stabilitas pangan.
“Digitalisasi adalah hal yang utama untuk bisa memantau perkembangan pangan di daerah kita. Dengan digitalisasi, kita tidak perlu lagi menguras energi untuk mencari informasi karena data pangan dapat diperoleh dengan cepat kapan saja dan di mana saja, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga bisa lebih cepat,” kata Junda Maulana.
Ia meminta seluruh peserta serius mengikuti kegiatan tersebut dan memahami metodologi penyusunan data pangan secara menyeluruh, mulai dari stok awal, produksi, konsumsi langsung, kebutuhan industri, hingga data ekspor dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
Junda juga mengingatkan pentingnya harmonisasi data sektoral sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
“Data sektoral ini perlu diharmonisasi sehingga tidak terjadi perbedaan data. Jadikan neraca pangan sebagai dasar kebijakan agar pemerintah dapat mengetahui komoditas apa yang harus didorong dan komoditas apa yang sedang bermasalah,” tegas Junda Maulana.
Selain itu, ia meminta proses penyusunan data pangan dilakukan melalui verifikasi lapangan secara langsung mulai dari tingkat petani hingga konsumen agar data yang dihasilkan benar-benar akurat.
Menurutnya, data pangan yang valid akan memberi manfaat besar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dalam membangun sistem data pangan terintegrasi di Sulawesi Barat.(*)
