Mamuju – editorial9 – Merespon pernyataan Sekretaris Provinsi (Sekprov) , Muhammad Idris, yang mengatakan bahwa sebelum Panitia Khusus di DPRD Sulawesi Barat bekerja, pihaknya telah mengetahui bahwa Sulbar, masih kekurangan tenaga guru sebanyak 2000 an, Ketua Pansus PTT/GTT DPRD, Sukri Umar, kembali angkat bicara.
Menurut Sukri, seharusnya Sekprov Sulbar, tidak berwacana di luar dan harusnya pula hadir pada forum rapat yang dilaksanakan oleh Pansus PTT/GTT DPRD Sulawesi Barat.
“Mestinya sekda tidak berwacana di luar, tapi klo dipanggil harusnya datang dirapat Pansus. Kalau sudah tau kurang guru 2200 an, kenapa tidak dicari solusinya biar kebutuhan guru mencukupi,” ucap Sukri, via WhatsApp, Kamis, 13/03/20.
Selain itu ia juga menambahkan, bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG), merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, dalam rangka peningkatan kompetensi para tenaga guru.
“Dan pansus tidak pernah bilang guru yang di UKG, tidak ada yang tidak kompeten atau rendah secara kualitasnya, tapi yang mengatakan bahwa proses UKG yang dilakukan tidak ideal, yah Diknas serta peserta UKG, bukan Pansus,” ungkapnya.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat itu, juga menuturkan bahwa terkait kebijakan dalam rangka penyelesaian polemik GTT, itu merupakan wilayah kerja dari pejabat politik bukan pejabat tehknis.
“Urusan kebijakan itu urusannya pejabat politik, bukan pejabat tekhnis. Pejabat tekhnis itu tinggal menjalankan tekhnis. Yah bahaya kalau genit, urusannya jadi kemana – mana, lain yang gatal lain yang digaruk. Tulis dinda,” tutupnya.(FM)
