MAMUJU, editorial9.com – Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menargetkan angka kemiskinan di wilayahnya turun menjadi 6,43 persen pada 2027. Target tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Mamuju, dengan dukungan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan ekonomi masyarakat.
Target itu disampaikan Sutinah saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2027 dalam Rapat Kerja Pimpinan, Pengarahan, dan Dialog Strategis Gubernur Sulawesi Barat tentang Sinergitas Kebijakan dan Anggaran Pusat-Daerah 2027 di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/11/2026).
Dalam paparannya, Sutinah menyebut angka kemiskinan Mamuju pada 2025 tercatat sebesar 6,99 persen. Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan angka tersebut turun menjadi 6,43 persen pada 2027.
Selain menekan kemiskinan, Pemkab Mamuju juga membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23 persen pada 2027. Angka itu meningkat dibandingkan capaian 2025 yang tercatat sebesar 4,07 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 3,38 persen pada 2025 menjadi 3,30 persen pada 2027. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan meningkat dari 72,77 menjadi 73,63.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Mamuju menyiapkan sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya, bantuan 4.266 paket sembako dan program padat karya yang ditargetkan menjangkau 1.610 orang.
Pemerintah daerah juga merencanakan bantuan seragam sekolah bagi 1.200 siswa SD dan 507 siswa SMP sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan akses pendidikan.
Pada sektor kesehatan, Pemkab Mamuju menyiapkan dukungan iuran jaminan kesehatan bagi 94.928 orang melalui BPJS Kesehatan.
Anggaran untuk mendukung program tersebut pada 2027 direncanakan sebesar Rp 42 miliar. Jumlah itu meningkat Rp 7,5 miliar dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp 34,5 miliar.
Sutinah juga menaruh perhatian terhadap persoalan anak tidak sekolah (ATS). Dia memaparkan, jumlah ATS di Mamuju yang pada 2025 mencapai sekitar 7.000 orang berkurang menjadi sekitar 4.000 orang pada 2026.
Pada 2027, Pemkab Mamuju menargetkan sekitar 110 anak dapat kembali mengakses pendidikan formal maupun nonformal. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten, validasi data berdasarkan nama dan alamat, serta klasifikasi anak putus sekolah dan anak yang telah lulus, tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Di sektor ekonomi, pemerintah daerah mendorong penguatan daya saing berbasis potensi unggulan daerah. Program yang disiapkan meliputi bantuan bibit pertanian, sarana produksi, pengembangan peternakan dan perikanan, hingga pembangunan jalan usaha tani.
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi perhatian. Pemkab Mamuju mendorong pengelolaan BUMDes agar lebih profesional dan berdaya saing melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
Untuk mendukung seluruh program pembangunan tersebut, Pemkab Mamuju merancang pendapatan daerah sebesar Rp 1,016 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,030 triliun.
Pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 146,78 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 869,89 miliar.
Sementara itu, alokasi belanja terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp 761,84 miliar. Kemudian, belanja modal sebesar Rp 133,72 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp 2,5 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp 132,60 miliar.
Sutinah menegaskan, berbagai program tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemkab Mamuju terhadap program strategis nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU).
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak melalui intervensi yang terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menyelaraskan kebijakan serta anggaran pembangunan.
Menurutnya, pembangunan di setiap daerah harus memiliki keterkaitan dan saling mendukung agar berbagai persoalan pembangunan dapat ditangani bersama.
“Kebersamaan kita yang bisa mencapai itu. Baik target pertumbuhan maupun penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan IPM kita,” ujar Suhardi Duka.
Melalui penyelarasan program dan anggaran tersebut, Pemkab Mamuju berharap target penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas SDM dapat tercapai pada 2027.(*)
