MAMUJU — Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Zulfikar Suhardi (MZS), menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju hingga level pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi Mamuju sebagai ibu kota provinsi dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat.
Pernyataan itu disampaikan Zulfikar dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kelayakan Pembentukan DOB Kota Mamuju yang digelar di Hotel Maleo Town Square (MATOS), Kamis (4/12/2025). FGD tersebut merupakan inisiatif Bupati Mamuju Sutinah Suhardi untuk memperbarui kajian akademik pemekaran wilayah yang sebelumnya disusun pada 2014 dan dinilai sudah tidak relevan.
Kajian terbaru dikerjakan bersama Universitas Brawijaya Malang. Hadir pada FGD itu Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraida Suhardi, Raja Mamuju Bau Akram Dai, akademisi, serta sejumlah pejabat terkait.
Zulfikar menegaskan bahwa percepatan status Kota Mamuju bukan hanya aspirasi masyarakat lokal, tetapi agenda strategis untuk memacu kesejahteraan di wilayah Sulbar.
“Kota Mamuju adalah pusat pemerintahan provinsi. Maka statusnya harus sejalan dengan fungsi strategisnya. Transformasi menjadi DOB kota akan memperbaiki tata kelola, memperkuat layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujar Zulfikar.
Anggota DPR RI dapil Sulbar itu menilai dukungan kuat dari masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi menunjukkan urgensi pemekaran.
“Kami di DPR RI siap membangun komunikasi aktif dengan pemerintah pusat, baik di komisi teknis maupun lintas komisi, agar DOB Kota Mamuju masuk prioritas nasional,” tegasnya.
Zulfikar juga menyinggung soal moratorium pemekaran daerah yang menurutnya tidak bersifat absolut.
“Preseden sudah ada. Beberapa DOB tetap berjalan, termasuk lima provinsi baru di Papua. Yang penting adalah pembuktian urgensi dan manfaatnya. Itu yang akan kita kawal,” ujarnya.
Ia berkomitmen mendorong koordinasi lintas kementerian dan lintas fraksi di DPR RI untuk mempercepat proses administrasi DOB.
Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap pembentukan Kota Mamuju. Menurutnya, kajian akademik yang kuat akan menjadi landasan penting agar daerah tidak terus bergantung pada dana pusat.
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menilai FGD ini sebagai langkah sejarah. Kajian akademik dari Universitas Brawijaya disebutnya menjadi fondasi ilmiah untuk menilai kesiapan dan urgensi DOB Mamuju.
“Pembentukan DOB adalah ikhtiar menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan efektif,” kata Sutinah.
Ia berharap roadmap penyelesaian kajian hingga tahap administrasi nasional dapat berjalan sesuai jadwal. (/rfa)
