Mamuju – editorial9 – Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi Sulbar (AMSI Sulbar), mengecam sikap Humas kementerian ATR/BPN, yang telah melarang wartawan untuk mengambil gambar.
Insiden yang dialami oleh wartawan dari media Tribun Sulbar, Rahman dan Radar Sulbar, Ade Junaedi Sholat itu, terjadi saat menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menghadiri kegiatan di Hotel Maleo, Kabupaten Mamuju, Rabu, 29/06/22.
Terkait hal tersebut, Ketua AMSI Sulbar, Anhar menilai Kelakuan humas tersebut tentu tidak memberikan gambaran selayaknya Humas, malah mencederai kerja-kerja Humas yang selama ini akrab dengan insan pers dan media.
“Upaya menghalangi, sehingga dua wartawan gagal mengambil gambar, tidak boleh dipisahkan dari kepemimpinan ATR/BPN pusat juga ATR/BPN provinsi, yang gagal membangun kemitraan dan gagal membina bagian humasnya,” ucap Anhar melalui press rilisnya.
Selain itu ia mengungkapkan, bahwa hal tersebut harus menjadi evaluasi total bagi ATR/BPN dari atas sampai kebawah, sehingga tidak berulang dan mencederai perjuangan kemerdekaan pers, hak publik untuk mendapatkan informasi.
“Sebab kerja-kerja pers yang baik adalah sejatinya untuk publik. Saya kira juga demikian kementerian ATR/BPN melayani urusan publik,” ungkapnya.
“Sudah bukan zamannya pejabat eksklusif, era sekarang ini dituntut untuk lebih humanis,” sambungnya.
Kata Anhar, kehadiran menteri ATR/BPN di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menggoreskan luka bagi perjuangan kemerdekaan pers, sebab dua orang wartawan dihalangi dan dilarang mengambil gambar oleh bagian humasnya.
“Ini tentu menjadi preseden bagi kepemimpinan Hadi Tjahjanto sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang baru menjabat dua pekan lebih, dilantik 15 Juni 2022 lalu,” katanya.
Sementara itu, keterangan korban, Rahman, mengaku saat mau mengambil gambar menteri langsung dihalangi salah satu humasnya sehingga tidak bisa mengambil gambar.
“Saya didorong karena katanya hanya tiga orang bisa mengambil gambar, saya tidak tahu kenapa harus diatur-atur. Kami sayangkan karena caranya kurang etis,” beber Rahman.
Senada dengan itu, Adhe, menyebutkan bahwa sangat tidak etis yang dilakukan pihak kementerian terhadap pers yang sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.
“Saat sementara ambil gambar, saya ditarik untuk segera meninggalkan tempat itu,” jelas Adhe.
Aksi tidak mengenakan tersebut juga dialami sejumlah wartawan lainnya. Kemudian puluhan wartawan meninggalkan acara dan melakukan aksi boikot meliput kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria.
Acara rapat koordinasi ini diketahui, dihadiri oleh Gubernur Se-Sulawesi dan Gubernur Se-Kalimantan via Zoom. Acara itu juga untuk mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru.(Rls AMSI Sulbar)
