MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berperan aktif dalam kegiatan Pendampingan Penganggaran Pemda untuk SPM Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Mega Plan Cafe & Resto, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung misi ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, hadir mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Angga menekankan pentingnya tahapan pelaksanaan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan.
Menurut Angga, tahapan pengumpulan data menjadi aspek krusial karena kebijakan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang terkini dan valid.
“Bapperida mendorong agar seluruh proses pemenuhan SPM bidang pendidikan dilaksanakan secara terukur dan berbasis data. Hal ini penting untuk memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar dan turut dihadiri oleh perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulbar serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
Dari hasil pembahasan, disepakati bahwa capaian SPM pendidikan di tingkat provinsi akan diukur dari meningkatnya partisipasi sekolah bagi penduduk usia 16–18 tahun pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK), serta partisipasi bagi penyandang disabilitas usia 4–18 tahun di sekolah luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB).
Untuk mencapai target tersebut, para peserta menekankan pentingnya pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah secara masif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.(Rls)
