DBH Turun, Gaji Honorer Pemkab Mamuju Mengendap di Keuangan

  • Whatsapp
Sekkab Mamuju, Suaib.(Dok : Ist)

Mamuju – editorial9 – Pembayaran gaji para tenaga kontrak di lingkup Pemkab Mamuju, hingga akhirnya bulan November 2020 ini, dipastikan belum menemui titik terang.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pada Tanggal 18 November 2020 lalu, telah menurunkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.8,1 Miliar, untuk Kabupaten Mamuju, yang salah satu peruntukannya adalah untuk membayar gaji tenaga honorer sekitar 6.250 orang, terhitung sejak Juni 2020.

Bacaan Lainnya

Bahkan sejumlah permasalahan baru pasca turunnya DBH tersebut kini muncul. Yakni, belum tuntasnya administrasi dari sejumlah OPD, terkait besaran yang akan dibayarkan.

Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Suaib, hingga saat ini pihaknya terus berupaya agar pembayaran gaji dapat dilakukan sesegera mungkin. Dirinya bahkan sudah diperintahkan oleh PJ Bupati Mamuju untuk segera membayarkan insentif para tenaga kontrak itu.

“Bahkan saya sudah disposisi ke keuangan untuk ditindak lanjuti,” ucap Suaib, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 30/11/20.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Budianto mengakui, jika saat ini postur anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kontrak, tidak cukup meski Pemkab Mamuju telah menerima dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Sulbar sebesar Rp. 8,1 Miliar.

“DBH memang sudah kita terima sebesar Rp. 8,1 miliar, tetapi yang bisa kita fungsikan sesuai dengan peraturan penggunaan anggaran yakni Rp.4,2 miliar itu,” terang Budianto.

“Dengan arti, kebutuhan pembayaran intensif tenaga kontrak sebesar Rp.3,1 Miliar perbulan, maka DBH hanya mampu mengakomodir satu bulan pembayaran intensif tenaga kontrak. Dengan stimasi itu, maka untuk menuntaskan gaji tenaga kontrak hingga Bulan Desember Tahun 2020 dibutuhkan dana sebesar Rp.20 Miliar,” sambungnya.

Selain itu ia juga menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skema, yakni dengan menunggu LLPD (Lain-lain penerimaan daerah) sebesar kurang lebih Rp.3 Miliar rupiah, untuk menambah pembayaran Intensif tenaga kontrak, dengan skema pembayaran maksimal hingga September atau tiga bulan Gaji.

“Kami ajukan 4 Alternatif, yakni mulai bulan Agustus dan jika memungkinkan maksimal sampai bulan september atau 3 bulan, yang kira-kira kurang lebih Rp.10 Miliar,” jelasnya.

Dengan tenggak waktu yang sempit dan biaya pembayaran intensif tenaga kontrak yang masih minus kurang lebih Rp. 6 Miliar untuk target pembayaran intensif 3 bulan gaji, maka diharapkan dapat terlaksana secepatnya.(Sugiarto/MP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *