Disahkan, APBD Mamuju 2025 Fokus Infrastruktur 

Mamuju – APBD tahun 2025 Kabupaten Mamuju resmi disahkan. Pengesahan itu dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD, di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Selasa,31/12/24.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, bersama dengan anggota legislatif lainnya itu, dihadiri langsung oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi.

Bacaan Lainnya

Sutinah, dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi pada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras menyusun dan membahas anggaran yang sangat vital bagi pembangunan di bumi Manakarra.

“Dengan disahkannya APBD 2025 ini, kita berharap dapat mewujudkan program-program pembangunan yang lebih optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” ucap Sutinah.

Selain itu ia juga menjelaskan, APBD Kabupaten Mamuju 2025 mencakup berbagai sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Sektor-sektor ini, diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah,” ujar Sutinah.

“Untuk menjawab aspirasi masyarakat, tahun 2025 ini kita lebih fokus ke infrastruktur dalam kota. Selain itu program-program lain baik itu perkebunan, pertanian dan perikanan tetap kita jalankan,” sambungnya.

Lebih lanjut Sutinah menuturkan bahwa untuk beberapa wilayah yang memang infrastrukturnya terbatas seperti Bela Kopeang dan Kalumpang, diakui bahwa kondisi APBD belum bisa menuntaskannya.

“Sehingga, kita tentu akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, untuk sama-sama menuntaskan masalah infrastruktur di daerah tersebut,” bebernya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta juga menekankan pentingnya perbaikan pada sektor infrastruktur khususnya dalam kota.

“Kita juga tetap mengakomodir Kecamatan dan Desa, tetapi fokus kita di tahun 2025 ini infrastruktur dalam kota. Kita juga berharap di tahun 2025 ini tidak ada lagi aturan yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian anggaran hingga program-program skala prioritas daerah itu harus mengalami perubahan,” tutur Syamsuddin Hatta.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *