POLMAN, editorial9.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengevaluasi kinerja pengawas satuan pendidikan dan penilik. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembinaan, penataan personel, hingga kemungkinan rotasi penugasan.
Pembenahan ini tidak hanya menyasar pelaksanaan tugas di lapangan, tetapi juga kompetensi dan pengalaman manajerial pengawas. Dinas Pendidikan ingin memastikan setiap personel mampu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan pendampingan nyata kepada sekolah.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Polman, Mawardi, mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengawas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurut dia, pengawas tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif. Mereka harus aktif mengunjungi sekolah, melakukan supervisi akademik, memantau kinerja kepala sekolah, serta memastikan guru menjalankan tugas secara profesional.
“Dalam evaluasi ini, kami ingin melihat sejauh mana pengawas menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada pengawas yang tidak maksimal melaksanakan fungsi pengawasan, sementara sekolah membutuhkan pendampingan dan pembinaan,” ujar Mawardi, Minggu,01/11/26.
Ia mengungkapkan, pemantauan awal masih menemukan pengawas yang dinilai belum optimal melakukan kunjungan dan pemantauan langsung ke sekolah yang menjadi wilayah binaannya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengawas dituntut mengetahui persoalan pendidikan secara langsung. Mulai dari proses pembelajaran, kedisiplinan guru, kepemimpinan kepala sekolah, hingga kebutuhan pembinaan di masing-masing satuan pendidikan.
Mawardi menegaskan, pengawasan terhadap guru juga tidak boleh hanya bertumpu pada laporan administrasi atau catatan kehadiran. Pengawas perlu memastikan guru benar-benar melaksanakan tugas mengajar dan tanggung jawab profesionalnya.
Selain kinerja lapangan, Dinas Pendidikan Polman menyoroti kemampuan manajerial sebagai salah satu aspek penting dalam penataan pengawas.
Mawardi mengatakan, pengalaman menjadi kepala sekolah dapat menjadi bekal untuk memahami tata kelola satuan pendidikan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian persoalan di lingkungan sekolah.
“Pengawas harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Karena itu, pengalaman pernah menjadi kepala sekolah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan,” jelasnya.
Ia menyatakan penugasan pengawas harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam naskah ketentuan yang dirujuknya, pengalaman manajerial sebagai kepala sekolah paling singkat dua tahun atau pengalaman manajerial di bidang pendidikan paling singkat empat tahun disebut sebagai salah satu persyaratan perpindahan jabatan, disertai persyaratan lainnya.
Dinas Pendidikan Polman telah memanggil seluruh pengawas dan penilik untuk mengikuti evaluasi. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar menentukan langkah pembinaan dan penataan sesuai kebutuhan organisasi.
Personel yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas akan diberikan teguran dan pembinaan. Sementara itu, penataan penugasan juga akan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kemampuan manajerial, serta kesesuaian personel dengan wilayah kerja.
Dinas Pendidikan menargetkan pembagian tugas pengawas dan penilik rampung pada November 2026. Setiap personel selanjutnya akan memperoleh kejelasan wilayah binaan dan tanggung jawab melalui penerbitan surat keputusan (SK).
Mawardi berharap evaluasi tersebut mendorong pengawas lebih aktif turun ke sekolah dan memperkuat komunikasi dengan kepala sekolah. Dengan begitu, fungsi pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi turut membantu menyelesaikan persoalan dan meningkatkan mutu pendidikan di Polman.
“Yang kita harapkan adalah pengawas benar-benar bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Mereka harus hadir di sekolah, melakukan pembinaan, memberikan solusi, dan memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan terus meningkat,” tegasnya.(Basri/Mp)
