Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar pendampingan pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Mamasa di Ruang Rapat Kantor Bappeda Mamasa, Jumat (29/8/2025). Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan Rencana Aksi HAM B.08 Tahun 2025.
Pendampingan tersebut sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar, Fahrizal Jasin, dengan menghadirkan perangkat daerah dan unsur masyarakat sipil.
Kepala Bappeda Mamasa, Hermin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut.
“Kami bersyukur dan sangat bahagia atas pendampingan ini. Ini langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaporan Rencana Aksi HAM di Mamasa,” ujar Hermin.
Hadir pula Masita Pratiwi Husni, Fungsional Perencana Ahli Muda, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, sebagai narasumber. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM).
“Bapperida Sulbar berkomitmen membina pelaporan Aksi HAM di daerah, sebagai bagian dari misi Panca Daya Sulbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar yang berkualitas,” jelas Masita.
Dalam sesi teknis, tim dari Biro Hukum bersama Bapperida Sulbar mengulas lima aksi utama dalam pelaporan HAM, dari Aksi 1 hingga Aksi 5, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kabupaten Mamasa.
Fahrizal Jasin menambahkan, Mamasa masih memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas laporannya.
“Kami melihat masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pendampingan ini diharapkan menjadi titik balik bagi Mamasa dalam memperkuat komitmen terhadap HAM,” katanya.
Rapat diikuti berbagai OPD Kabupaten Mamasa, di antaranya Dinas DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperindag dan UMKM, serta Serikat Pekerja Perempuan Kabupaten Mamasa. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan keseriusan Mamasa menjadikan HAM bagian integral dari pembangunan daerah.(*)
