MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) memperkuat pengawasan kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui aplikasi Fleksi di tengah penerapan sistem kerja fleksibel atau Flexible Working Arrangement.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah (DiskominfoSS) Sulbar terus memasifkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi Fleksi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sistem kerja fleksibel tetap berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala DiskominfoSS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan penerapan pola work from home (WFH) maupun pola kerja dinamis membutuhkan sistem pengawasan berbasis digital yang terintegrasi.
Menurutnya, aplikasi Fleksi dirancang untuk memantau capaian kinerja harian pegawai sehingga produktivitas ASN tetap dapat terukur meski tidak selalu bekerja dari kantor.
“Skema work from home (WFH) yang diterapkan berdasarkan SE Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menuntut keberadaan sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel. Lewat pendampingan langsung ke tiap OPD, kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis dalam pelaporan kinerja harian pegawai,” ujar Muhammad Ridwan Djafar.
DiskominfoSS Sulbar juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem digital sebelumnya. Dari pemetaan data tersebut, tercatat adanya peningkatan aktivitas pelaporan berbasis aplikasi di sejumlah instansi.
Meski demikian, Ridwan menilai sosialisasi secara langsung ke OPD tetap diperlukan. Pendampingan dilakukan untuk menyamakan pemahaman teknis sekaligus memastikan seluruh pegawai mampu menggunakan aplikasi Fleksi dengan baik.
Ia menegaskan penggunaan Fleksi tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif bagi ASN. Menurutnya, sistem tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar membangun birokrasi yang lebih adaptif dan berbasis digital.
“Pentingnya komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan penggunaan FLEKSI,” tuturnya.
Pemprov Sulbar berharap, percepatan penggunaan Fleksi dapat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Sistem tersebut juga diharapkan mampu menjaga produktivitas ASN serta memastikan pelayanan publik tetap responsif dan terukur di tengah penerapan sistem kerja fleksibel. (Rls)
