MAMUJU, editorial9.com – Sejumlah fraksi DPRD Sulawesi Barat menyoroti kondisi fiskal, optimalisasi pendapatan, hingga efektivitas belanja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Sulbar, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua I Sitti Suraidah Suhardi. Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana hadir mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan anggota DPRD Sulbar.
Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD memberikan catatan terhadap arah perubahan anggaran, terutama menyangkut kemampuan fiskal daerah, pendapatan, belanja, serta keberlanjutan program pembangunan.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini juga meminta pengelolaan pembiayaan daerah dilakukan secara lebih seimbang dan akuntabel.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili I Putu Suardana menyoroti stabilitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Sulbar. Fraksi tersebut juga mendorong Pemprov Sulbar memperkuat posisi dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Fraksi NasDem yang diwakili Yudiaman mengapresiasi proses penyusunan perubahan anggaran. Namun, fraksi tersebut mendorong percepatan serapan anggaran agar program yang telah direncanakan dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
NasDem juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial. Data yang lebih akurat dinilai diperlukan agar penyaluran bantuan pemerintah dapat semakin tepat sasaran.
Adapun Fraksi Demokrat Sejahtera menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Fraksi tersebut juga menyoroti perlindungan terhadap dana transfer daerah untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri mengatakan pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD 2026.
“Melalui agenda ini, kita bersama-sama mendengarkan masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulbar sangat penting agar Ranperda Perubahan APBD 2026 yang kita susun benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara optimal,” ujar Amalia.
Menurut Amalia, pembahasan perubahan APBD tidak sebatas persoalan administratif. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar.
Dia mengapresiasi catatan dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi sebagai bahan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, tahapan pembahasan dilanjutkan dengan agenda Jawaban atau Tanggapan Gubernur Sulbar atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan antara DPRD dan Pemprov Sulbar sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.(*)
