Mamuju – editorial9 – Perseteruan pendapat antara Ketua DPRD Kabupaten Mamuju dengan komisi III, terkait usulan pelaksanaan rapat penggunaan anggran penanganan wabah virus corona oleh Pemkab Mamuju, mendapat respon dari Fraksi Partai Gerindra.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Mamuju, Muhammad Reza, menilai pernyataan atau usulan yang diajukan oleh ketua Komisi III Masramjaya, sudah benar, karena memang diperlukan adanya suatu kejelasan terkait upaya pencengahan serta penaganan wabah covid -19 khusunya di Bumi Manakarra ini.
“Kami selaku anggota DPRD Mamuju, yang juga tergabung di komisi III berpendapat, sudah benar apa yang menjadi masukan saudara dan senior saya di DPRD Masram Jaya, bahwa kita perlu ada kejelasan tentang upaya pencegahan dan penanganan covid –19 di Mamuju. Olehnya itu penting kita mengagendakan rapat dalam rangka mengevaluasi sudah sejauh mana. Tak ada yang salah, karena fungsi pengawasan itu melekat pada lembaga terhormat ini,” ucap Reza, melalui press rilisnya, Rabu, 08/04/20.
Selain itu, ia juga menambahkan, bahwa khusus di Kabupaten Mamuju, anggaran yang selama ini telah digunakan pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 justru menyisakan ragam tanya dibenak publik.
“Perlu kita cek, apa saja yang telah dipersiapkan di RSUD. APD (Alat Pelindung Diri) apa sudah cukup?. Ruang isolasi apa sudah memadai?. Sebab ternyata beberapa Puskesmas justru membuka donasi, bukankah hal itu bukti bahwa kita tidak siap?. Intinya, berapapun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah selama itu rasional, pasti kami dukung. Namun yang mesti diingat adalah penggunaan anggaran tersebut harus dipastikan benar- benar dimanfaatkan untuk membiayai apa – apa yang memang mesti dibiayai.Anggaran tersebut harus tetap digunakan secara transparan juga terukur, wajib juga memperhatikan azas akuntabilitas,” tambahnya.
Terkait masalah rapat bersama ditengah wabah covid -19, menurut Reza, saat ini beragam solusi bisa dilakukan sehinngga pertemuan tetap terlaksana, misalnya dengan menggunakan system layanan rapat online, seperti yang telah diberlakukan oleh lembaga legislatif di tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
“Kalau soal menghindari rapat karena takut terpapar covid, ya kami kira banyak solusi untuk itu, bisa rapat online kan sekarang.? Jangan sampai kita mati langkah dan seakan tak ada aksi menyikapi ini. Pimpinan DPRD mudah saja meminta pihak secretariat, untuk memfasilitas semua keperluan rapat, intinya jangan kaku, mari contoh yang telah dilakukan oleh DPRD yang lain, provinsi Sulbar misalnya. Kita juga bisa rapat di kantor, tentu dengan memakai SOP yang telah ditetapkan dalam pencegahan covid, pakai masker dan jaga jarak,” katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa secara kelembagaan Fraksi Gerindra di DPRD Mamuju, tetap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran dan mempercepat penanganan covid-19 khususnya di Bumi Manakarra ini.
“Menurut kami, penyebaran virus mematikan itu sudah ada di titik yang cukup mengkhawatirkan.Yang mesti menjadi fokus pemerintah saat ini, adalah bagaimana agar anggaran itu benar-benar menyentuh setiap kebutuhan primer bagi upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus yang mulanya berasal dari Wuhan, Tiongkok itu,”tutupnya.
Mantan akstivis HMI itu juga menuturkan, bahwa wabah covid -19 yang saat ini tengah dihadapi merupakan masalah yang sifatnya darurat dan perlu dipikirkan secara bersama, sehingga solusi atau penanganananya pun bisa cepat dan tepat.
“Saya sebagai Ketua Fraksi Gerindra yang juga tergabung di Komisi III, menilai perlu kita menyikapi dengan bijak persoalan yang kita hadapi saat ini, jangan sampai lari dari substansi yang sebenarnya. Covid 19 ini adalah masalah darurat yang perlu kita fikirkan bersama jalan keluarnya dengan cepat dan tepat. Kita dukung penuh segala upaya dari pemerintah daerah, dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah Covid -19 ini,”tutupnya.(FM)
