Polman – editorial9 – Rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton beras, menuai protes dan penolakan dari Dewan Pengurus Wilayah Kebangkitan Petani dan Nelayan Sulawesi Barat (DPW Gerbang Tani) Provinsi Sulawesi Barat.
Ketua DPW Gerbang Tani Sulbar Harli A. Karim, mengatakan kebijakan impor beras yang diambil oleh pemerintah, akan berdampak pada anjloknya harga gabah di tingkat petani.
“Apalagi, sebelum rencana impor disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, harga gabah di tingkat petani sudah anjlok,” ucap Harli, melalui pres rilisnya, Rabu, 10/03/21.
Selain itu ia mengungkapkan, bahwa berdasarkan pantauannya langsung di lapangan, harga Gabah Kering Panen (KGP)pada Hari Minggu lalu, hanya berada di kisaran Rp.4100/kg.
“Ini terjadi di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, yang sedang berlangsung panen raya.,” ungkapnya.
Harga tersebut menurut Harli, sangat rendah jika dibandingkan dengan harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah. Anjloknya harga gabah tersebut, sangat merugikan petani sawah.
“Apalagi umumnya petani di Sulawesi Barat, merupakan petani penggarap yang tingkat pemilikan lahannya rendah. rata-rata tingkat kepemilikan lahan petani di bawah 0,5 Hektare,” bebernya.
Lebih lanjut ia menuturkan, anjloknya harga di tingkat petani harus mendapat perhatian dari pemerintah dan DPRD di tingkat Kabupaten dan Provinsi dan rencana impor beras tersebut harusnya dipertimbangkan.
“Pemerintah harus menjelaskan latar belakang rencana tersebut, jangan sampai ada kepentingan sekelompok orang. Seharusnya, yang harus diperbaiki, adalah manajemen stok beras di tingkat nasional,” tutupnya.(MP)
