MAMUJU, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), bersama PT PLN membahas pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan dan kepulauan, termasuk rencana pembangunan jaringan listrik di 84 lokasi pada 2026.
Pembahasan tersebut berlangsung saat Suhardi Duka menerima kunjungan Manager PT PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat, Heryanto Sampealang, di ruang kerja Gubernur Sulbar, Kamis (8/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar Bujaeramy Hassan beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, PLN memaparkan rencana pembangunan Listrik Desa (Lisdes) untuk memperluas jangkauan layanan listrik bagi masyarakat Sulbar. Program ini menyasar desa yang belum memiliki jaringan listrik PLN maupun dusun yang belum terjangkau jaringan listrik meskipun berada di desa yang sudah berlistrik.
Manager PLN UP2K Sulbar Heryanto Sampealang menjelaskan, dari 84 lokasi yang menjadi target pembangunan pada 2026, empat di antaranya merupakan desa yang belum memiliki jaringan listrik PLN.
Keempat desa tersebut yakni Desa Ulumambi dan Sikamase di Kecamatan Bambang, Desa Pangandaran di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, serta Desa Siraun di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju.
Adapun lokasi lainnya merupakan desa yang masih memiliki dusun tanpa akses jaringan listrik PLN.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, rasio elektrifikasi Sulbar saat ini berada di kisaran 90,94 persen, terendah di kawasan Sulawesi. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperluas akses energi listrik hingga ke wilayah terpencil.
Heryanto mengatakan, pelaksanaan pembangunan jaringan listrik desa menghadapi sejumlah kendala, terutama akses jalan menuju lokasi yang sulit dijangkau.
Kondisi jalan yang rusak dan medan ekstrem menyulitkan distribusi material untuk pembangunan jaringan listrik. Selain itu, beberapa jalur jaringan direncanakan melintasi kawasan hutan lindung sehingga memerlukan proses perizinan dari Kementerian Kehutanan.
“Kami membutuhkan dukungan Gubernur dan Bupati melalui Dinas PUPR dan DLHK untuk memperlancar distribusi material serta membantu percepatan perizinan melintasi kawasan hutan,” ujar Heryanto.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Suhardi Duka meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersinergi dengan PLN untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulbar.
Menurut Suhardi, ketersediaan listrik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program Panca Daya, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain pembangunan Listrik Desa, pertemuan tersebut membahas rencana pemasangan PLTS Super Sun di sejumlah pulau di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju.
Kepulauan Balabalakang yang memiliki sekitar 2.802 penduduk menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan akses listrik. Sejumlah pulau di kawasan tersebut masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas terbatas.
Pengembangan energi surya direncanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti kebutuhan listrik di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Ia meminta agar persoalan kekurangan daya yang dikeluhkan warga segera dicarikan solusi, termasuk melalui peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik.
Kepala Dinas ESDM Sulbar Bujaeramy Hassan mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan listrik desa.
“Melalui program Listrik Desa dan bantuan penyambungan listrik rumah tangga miskin, diharapkan target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai,” tegas Bujaeramy.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar Qamaruddin Kamil memaparkan program PELITA Sulbar. Program ini mendorong percepatan akses listrik bagi masyarakat melalui dukungan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pelaku usaha di Sulbar.
Pertemuan tersebut, menyepakati peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan Listrik Desa, termasuk penanganan kendala akses jalan dan perizinan kawasan hutan.
Koordinasi juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah kepulauan, terutama Pulau Karampuang dan Kepulauan Balabalakang.(*)
