Mamuju – editorial9 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), menerima kunjungan Komisi IX (Sembilan) DPR – RI, di Auditorium Lantai Empat, Kantor Gubernur Sulbar, Jum’at, 28/02/20.
Tujuan kedatangan Komisi IX DPR – RI di Sulbar, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Felly Estelita Runtuwene itu, dalam rangka kunjungan kerja reses masa persidangan II Tahun 2019-2020.
Ketua Komisi IX DPR – RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan bahwa permasalahan bidang kesehatan di Sulbar masih sangat banyak, dan memerlukan perhatian semua pihak, untuk mendorong percepatan pembangunan kesehatan dengan prioritas pencapaian target nasional, seperti penurunan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“Saya percaya Pemprov Sulbar, telah menjalin kerjasama lintas sektor, untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan yang kian kompleks,”ucap Felly.
Selain itu, ia juga menambahkan, untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan dan penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan di Bumi Tanah Malaqbi, sangat penting untuk mendorong dan mendukung adanya peningkatan DAK ke Sulbar pada 2021, mengingat tahun 2020 ini, alokasinya menurun dibanding 2019.
“Berdasarkan data yang ada DAK 2019, sebanyak 325,041 Milyar Rupiah, untuk DAK Fisik dan DAK Non-Fisik sebesar 124,123 milyar rupiah. Sedangan DAK 2020 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Sulbar yang telah didorong Komisi IX DPR – RI sebesar 318, 355 Milyar Rupiah untuk DAK fisik, sedangkan DAK Non-Fisik sebanyak 85,34 Milyar Rupiah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Felly, juga menuturkan bahwa pihaknya akan akan terus berupaya agar ada prioritas program kesehatan nasional ke Sulbar. Sementara untuk masalah ketenagakerjaan, ia pun berjanji akan mendukung program secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah, melalui peningkatan lapangan usaha produktif yang diarahkan pada kompetensi kemandirian, peningkatan produktifitas, peningkatan upah minimum, penjaminan kesejahteraan dan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial.
“Kami harap, program ini juga dijalankan oleh Pemprov Sulbar, untuk terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di daerah ini,” tutupnya.
Sementara itu, ditempat yang sama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM), mengaku sangat menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR – RI.
“Terima kasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini akan memberi berkah bagi masyarakat Sulbar pada umumnya,”kata ABM.
Selain itu ABM juga menuturkan, beberapa bulan terakhir media publik di penuhi oleh beberapa isu, dua diantaranya adalah isu kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Isi kesehatan yakni corona virus dan isu ketenagakerjaan yakni rancangan undang – undang cipta kerja atau Omnibus Law. Kedua isu tersebut tentu menjadi perhatian utama bagi pemerintah Sulbar,” ungkapnya.
Mantan Bupati Kabupaten Polewali Mandar dua periode itu juga menjelaskan, bahwa virus corona telah menyebar ke negara – negara lain, dan Alhamdulillah belum ada masyarakat Indonesia, khususnya Sulbar yang terindikasi positif, namun meski demikian pencegahannya harus terus dilakukan.
“Saya harap dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan ini,” bebernya.
Sedangkan, terkait rancangan undang – undang cipta kerja yang diajukan oleh pemerintah pusat yang mendapat berbagai kritikan, ABM berharap, adanya regulasi yang serta dapat menyelesaikan masalah investasi termasuk penyediaan lapangan kerja dapat terwujud dan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Sulbar.
“Dalam menghadapi peluang dan tantangan dari sektor kesehatan dan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini, tentu membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak dan diperlukan sinergitas dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab. Kami membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan malaqbi,”tutupnya.
Untuk diketahui, dalam kunjungan Tim Kerja Komisi IX DPR RI, terdiri dari Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene (Nasdem), Delia Pratiwi Br.Sitepu (Golkar), M.Yahya Zaini (Golkar), Andi Ruskati Ali Baal (Gerindra), Hasnah Syam (Nasdem), Nur Yasin (PKB), Haruna (PKB), Kurniasih Mufidayati (PKS) dan Adang Sudrajat (PKS), Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI, serta hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat eselon I perwakilan Kementerian mitra kerja Komisi IX DPR RI, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, pimoinan OPD, Pimpinan Perbankan, Ketua DWP Sulbar Kartini Hanafi Idris, serta undangan lainnya.(Advetorial Pemprov Sulbar)
