Mahasiswa Polman Desak Pengelolaan Sampah Diperjelas

  • Whatsapp
Rombongan massa aksi yang dikawal oleh Kepolisian, saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DLHK Polman, Senin, 14/06/21.(Dok : Ist)

Polman – editorial9 – Aliansi mahasiswa dari lembaga LMND, GMNI, FAMD dan FPPI, melakukan aksi unjuk rasa, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kabupaten Polman, Senin, 14/06/21.

Aksi yang dipimpin Jenderal Lapangan (Jendlap) Irwanto itu, merupakan buntut atas polemik pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Polman, yang dinilai buruk.

Bacaan Lainnya

Irwanto, dalam orasinya mengatakan masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Polman sudah sangat buruk, lantaran tidak adanya keseriusan dari Pemkab, untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Untuk itu, masyarakat menuntut DLHK memperjelas manajemen penanganan pengelolaan sampah yang ada,” ucap Irwanto.

Selain itu ia mengungkapkan, bahwa masyarakat juga mendesak DLHK, untuk melakukan diskusi ilmiah dengan mendatangkan ahli sampah, guna menemukan strategi penanganan yang jelas, agar tidak kembali terulang permasalahan yang sama.

“Salah satu solusi yang tepat, agar tidak terlalu bergantung dengan keberadaan TPA Paku adalah Pemkab harus menyiapkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), di lingkup kecamatan dan dilakukannya pengolahan, sehingga tidak terjadi overkapasitas di TPA,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa DLHK juga perlu melakukan transparansi anggaran iuran sampah yang dipungut di masyarakat selama ini.

“Karena, tidak menunjukan hasil pengelolaan yang baik di masyarakat,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kadis DLHK Kabupaten Polman, HJ.Rahmin, menjelaskan bahwa berdasarkan penyampaian Asisten II di aksi sebelumnya, pihaknya akan segera memprogramkan bank sampah, yakni dengan membeli sampah, yang telah dipilah oleh masyarakat serta akan disiapkan pula kontainer sampah, di sejumlah titik, lantaran saat ini tidak memungkinkan adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di tengah masyarakat.

“Sebenarnya, tidak perlu adanya diskusi karena saat ini yang terpenting adalah, pelaksanaan upaya pengelolaan yang sudah dijalankan oleh Pemkab, agar cepat menjawab keresahan di masyarakat. Sesuai pernyataan Bupati Polman, TPA Binuang, hanya akan difungsikan hingga Desember 2021 sampai menunggu ditentukannya lokasi TPA, yang baru,” jelas Hj.Rahmin, saat menerima kedatangan massa aksi itu.(Rls/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *