Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan percepatan transformasi digital melalui program Sulbar Zero Blankspot. Melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo), pemetaan wilayah blankspot dan lemah jaringan 4G telah rampung dilakukan di seluruh kabupaten.
Hasil pemetaan mencatat sebanyak 182 desa dan 14 kelurahan di Sulbar masih berada dalam kondisi blankspot atau lemah sinyal. Selain itu, 346 fasilitas layanan publik, terdiri dari 106 milik provinsi dan 240 milik kabupaten, belum terkoneksi internet.
“Pemetaan data telah kita rampungkan, dan per 1 September Gubernur Sulbar sudah menyampaikan hasilnya ke Mendagri. Ini akan jadi acuan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi,” kata Kepala Diskominfo Sulbar, Ridwan, Senin (1/9/2025).
Tahun ini, Pemprov Sulbar mengalokasikan pembiayaan melalui APBD untuk pembangunan jaringan akses internet di 90 titik blankspot. Setiap kabupaten mendapat 15 titik, dengan prioritas fasilitas publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah kewenangan provinsi, serta puskesmas.
“Untuk tahun 2026, program dilanjutkan dengan penambahan 95 titik. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan jaringan dilakukan bertahap hingga target Sulbar Zero Blankspot benar-benar terwujud,” jelas Ridwan.
Selain pembangunan jaringan, Pemprov juga memberikan pendampingan kepada enam kabupaten dalam proses pengajuan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) melalui aplikasi SIGNAL milik Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ridwan menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar akselerasi penyediaan jaringan internet di Sulbar bisa berjalan lebih cepat.
“Dengan bantuan pusat, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Komunikasi dan Digital, infrastruktur internet berbasis 4G di seluruh layanan publik bisa segera terbangun. Hal itu akan mempercepat terwujudnya Sulbar Zero Blankspot,” pungkasnya.(*)
