MAMUJU, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) meminta PT Pertamina mengkaji pembangunan terminal bahan bakar minyak (BBM) atau depo di Sulbar. Usulan ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat distribusi BBM sekaligus mengantisipasi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Gubernur Sulbar dengan jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di ruang kerja gubernur, Senin (26/10/2026).
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, mengatakan persoalan antrean BBM tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan pasokan. Perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha turut meningkatkan tekanan permintaan di SPBU.
Menurut penjelasan Pertamina dalam pertemuan tersebut, pasokan BBM tidak mengalami pengurangan. Bahkan, penyaluran BBM bersubsidi mengalami peningkatan.
Namun, sebagian pengguna BBM industri disebut beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga permintaan di SPBU semakin besar.
“Pertamina menjelaskan bahwa pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar,” jelas Hajrul.
Dia menambahkan, dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah turut memengaruhi sektor energi, termasuk perilaku konsumsi BBM di dalam negeri.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani melalui langkah yang lebih mendasar. Pemerintah Provinsi Sulbar pun mendorong penguatan infrastruktur energi agar distribusi BBM dapat berjalan lebih andal dan efisien.
“Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang, sementara jaringan distribusi harus semakin kuat dan efisien,” ungkap Hajrul.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan itu, Sulbar memiliki 42 SPBU, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan infrastruktur distribusi BBM di daerah.
Hajrul mengatakan pembangunan terminal BBM tidak hanya perlu dilihat dari sisi investasi, tetapi juga dari manfaatnya bagi pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan ketahanan energi daerah.
Pasalnya, kelancaran distribusi BBM berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, hingga warga yang membutuhkan mobilitas sehari-hari.
Meski demikian, rencana pembangunan depo BBM di Sulbar belum menjadi keputusan final. Usulan tersebut masih memerlukan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum dibawa ke tingkat korporasi.
Gubernur Suhardi Duka berharap kajian tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang terukur sehingga pemerintah daerah memperoleh kepastian mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat distribusi BBM di Sulbar.
“Harapan Pak Gubernur sangat jelas, jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Sulawesi Barat membutuhkan sistem distribusi energi yang semakin andal, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat,” tutup Hajrul Malik. (*)
