Pemkab Mamuju Raih Nilai Tertinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

  • Whatsapp
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, terima penilaian tertinggi dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar.(Dok : Diskominfosandi)

Mamuju – editorial9 – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menerima kunjungan Ombudsman Perwakilan Sulbar di Kantor Sementara Bupati Mamuju Rujab Sapota. Senin 19/04/21.

Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI perwakilan Sulawesi barat, memberikan penilaian tertinggi ke Pemkab Mamuju, atas hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar dan rombongannya.

“Penilaian tersebut dilakukan terhadap 64 produk pelayanan administrasi, yang akhirnya memperoleh nilai 91,63 dan masuk dalam zona hijau dengan kepatuhan kategori tinggi,” ucap kepala Ombudsman RI perwakilan sulbar, Lukman Umar.

Lukman juga mengungkapkan apresiasi atas capaian tersebut dan meminta Pemkab Mamuju agar dapat meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai tertinggi itu.

“Sehingga, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat tetap terjaga,” ungkapnya.

Terhadap kondisi pasca bencana, Lukman berharap, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat “sembuh” utamanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Inikan sudah empat bulan kita berupaya bangkit dari bencana, sekarang harusnya kita sudah sembuh dan kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat” harapnya.

Meski begitu, ia memastikan, tetap akan memberikan tanda sebagai laporan terhadap beberapa pelayanan publik pemkab mamuju yang terpaksa maaih harus dilakukan ditenda-tenda akibat kantor telah rusak berat.

“Iya, kita akan tetap beri tanda kantor yang masih melakukan pelayanan di tenda-tenda, sebagai laporan kalau itu masih dampak bencana” terangnya.

Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, mengaku bersyukur atas capaian yang diraih Pemkab Mamuju itu. Ia berjanji akan tetap berupaya mempertahankan predikat tinggi itu demi menciptakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Itu tantangan kami pemerintahan Tina-Ado untuk mempertahankan posisi itu, kalau perlu ditingkatkan lagi, walaupun kita ini kena bencana,” tuturnya.

Meski begitu, Sutinah, berharap agar Ombudsman dalam memberikan penilaian tetap memberikan catatan khusus, karena sejumlah OPD masih melakukan pelayanan, di tenda-tenda darurat.

“Masih ada OPD kami ada pelayanan kepada masyarakat itu masih ada di tenda-tenda karena kondisi kantornya yang tidak bisa dipakai,” tutupnya.(Adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *