MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan konten provokatif di media sosial menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum bulan Agustus dinilai rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan isu yang dapat memicu perpecahan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan masyarakat harus lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi yang beredar di ruang digital.
Peringatan itu disampaikan Ridwan di Mamuju, Rabu, 5 Agustus 2026. Menurut dia, lonjakan penyebaran informasi menyesatkan biasanya meningkat pada momen-momen kebangsaan yang melibatkan perhatian publik secara luas.
“Kita perlu mewaspadai konten provokasi yang berpotensi mengganggu persatuan,” kata Ridwan.
Ia menjelaskan, imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menyoroti potensi gangguan stabilitas di ruang digital selama peringatan bulan kemerdekaan.
Menurut Ridwan, narasi provokatif yang mengandung unsur politik, kebangsaan, hingga isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat.
Ia menambahkan, langkah antisipasi ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong seluruh jajaran pemerintah menjaga situasi daerah tetap kondusif di tengah pesatnya arus informasi digital.
Ridwan mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta memastikan kebenaran informasi dari sumber resmi sebelum membagikannya kepada orang lain.
“Melalui sinergi antara kebijakan pusat dan komitmen Pemprov Sulbar, masyarakat diharapkan dapat mengisi bulan kemerdekaan dengan aktivitas yang positif serta menjaga kondusivitas ruang siber demi terciptanya suasana daerah yang aman dan harmonis,” ujarnya.
Selain masyarakat, Ridwan juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten, lembaga vertikal, hingga insan pers untuk memperkuat literasi digital di tengah masyarakat. Menurut dia, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk menekan penyebaran hoaks sekaligus menjaga persatuan selama peringatan bulan kemerdekaan.(*)
