POLMAN, editorial9.com – Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, ramai dipadati aparatur sipil negara (ASN), sementara program yang ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau itu justru digelar di kawasan perkantoran.
Pantauan awak media di Gedung Gabungan Dinas Polman, Senin (21/9/2026), menunjukkan antrean pendaftar kupon belanja pangan bersubsidi didominasi ibu-ibu yang mengenakan pakaian dinas ASN.
Sejak pagi, para pegawai terlihat mengantre untuk membeli sejumlah komoditas yang dijual dengan harga di bawah harga pasar.
Salah satu komoditas yang paling banyak diburu yakni cabai rawit. Komoditas tersebut menjadi perhatian karena harganya belakangan mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional.
Selain cabai, GPM menyediakan sejumlah bahan pangan seperti beras SPHP, beras premium, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang, serta berbagai jenis cabai.
Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar, dan Sekretaris Daerah Nursaid turut meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dominasi ASN dalam GPM kemudian menjadi sorotan karena program tersebut menyasar masyarakat umum, terutama kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.
Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Polman, Fitriani, mengakui pegawai memang lebih banyak terlihat dalam pelaksanaan GPM.
Menurut Fitriani, panitia tidak membatasi ASN membeli komoditas pangan bersubsidi karena ASN juga merupakan bagian dari masyarakat.
“Sasaran utamanya memang masyarakat umum. Tapi di lapangan lebih banyak pegawai, mungkin karena faktor penyampaian informasi. Lagipula kami tidak membatasi, karena ASN juga masyarakat yang butuh pangan,” ujar Fitriani.
Ia menjelaskan komoditas yang dijual dalam GPM mendapatkan subsidi pemerintah sekitar 5 hingga 20 persen dari harga pasar.
Subsidi tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi.
Namun, sorotan tidak hanya tertuju pada dominasi ASN. Lokasi pelaksanaan GPM di Gedung Gabungan Dinas juga menjadi perhatian karena berada di kawasan perkantoran yang lebih dekat dengan aktivitas pegawai.
Fitriani mengatakan lokasi tersebut dipilih karena terdapat agenda rapat daring bersama Gubernur Sulawesi Barat yang membutuhkan jaringan internet dan perangkat pendukung.
“Lokasi ini dipilih karena ada agenda zoom meeting dengan Gubernur Sulawesi Barat yang butuh perlengkapan dan sinyal kuat. Untuk kegiatan selanjutnya tanpa zoom, kami akan menyasar wilayah padat penduduk dan pemukiman warga yang daya belinya kurang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan untuk pelaksanaan GPM berikutnya. Pemerintah daerah berencana mengarahkan kegiatan ke kawasan padat penduduk agar akses pangan bersubsidi lebih dekat dengan masyarakat yang menjadi sasaran utama program.
Sebab, keberhasilan GPM tidak hanya diukur dari banyaknya komoditas yang terjual atau ramainya antrean pembeli. Penentuan lokasi dan sasaran penerima manfaat juga menjadi faktor penting agar subsidi benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan rencana memindahkan lokasi GPM ke kawasan permukiman, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pangan murah sekaligus memastikan program tersebut berjalan lebih tepat sasaran.(*/Irfan/Mp)
