Oleh : Miftahul Khair
(Ketua I SAPMA PP Polman)
Ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya memulih, inflasi yang meningkat, pajak, listrik, kebutuhan pokok yang tinggi, pemerintah justru menambah rentetan panjang penderitaan rakyat lewat kenaikan harga BBM yang mencekik.
Kebijakan menaikkan BBM adalah gambaran atas hilangnya kepekaan pemerintah terhadap rakyatnya. Jelas BBM sebagai line control tentunya menjadi pengaruh substansial atas fluktuatif harga kebutuhan dasar masyarakat.
Disisi yang sama, lembaga perwakilan yang seyogyanya mampu menjadi manifestasi atas rakyat yang diwakilkan, membawa misi hajat rakyat. justru tidak lagi dapat dirasakan kehadirannya.
Lembaga yang dititipkan legacy, dimandatir oleh rakyat sebagai representatif, tidak lagi berorientasi kepada rakyat; kehilangan tupoksi, menjadi ‘pengkhianat’ dengan membiarkan praktik kekuasaan terus-terusan menindas.
Trust public terhadap perwakilan rakyat yang kian memudar, genap menjamak untuk mengafirmasi eksistensinya yang tidak lagi dibutuhkan sebagai kelompok pejuang kepentingan rakyat.
Seladzimnya lembaga perwakilan hadir untuk mengontrol segala kebijakan yang dilahirkan pemerintah, terlebih terhadap kebijakan yang melenceng atas nilai-nilai kemaslahatan juga kesejahterahan rakyat.
Kita masih bersepakat, bahwa kedaulatan tertinggi masih berada ditangan rakyat. Jika tidak ada lagi yang dapat diharapkan pada perwakilan, biarkan rakyat berjuang sendirian. vox populi vox dei !! (*)
