PTUN Tolak Gugatan 7 ASN Pemkab Mamuju 

  • Whatsapp
Tim Kuasa Hukum Pemkab Mamuju, menggelar konferensi pers, di Mamuju, Selasa, 31/05/22.(Dok : Ist)

Mamuju – editorial9 – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, menolak gugatan perkara yang diajukan oleh 7 ASN atas mutasi yang dilakukan Bupati Mamuju.

Hal itu terungkap saat Tim Kuasa Hukum Pemkab Mamuju, menggelar konferensi pers, di Mamuju, Selasa, 31/05/22.

Bacaan Lainnya

Tim Kuasa Hukum Pemkab Mamuju tersebut yakni, Haerul Amri, Ali Akbar, Syamsul Asri, Tamsil, Afradi Basri dan Dedi.

Menurut kuasa Hukum Pemkab Mamuju, Haerul, gugatan ke Bupati yang diajukan oleh 7 ASN di PTUN, terbagi tiga perkara, masing-masing bernomor 94,95 dan 96.

“Alhamdulillah, pada hari ini gugatan 7 ASN yang terbagi tiga perkara bernomor 94, 95 dan 96. Yang menggugat di PTUN di Makassar, kita menangkan,” ucap Haerul.

Sementara itu, Syamsul Asri, menambahkan bahwa ada tiga SK yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Mamuju, yani SK bernomor 381, 382 dan 383.

“Dari tiga SK ini, jumlah ASN yang dimutasi sekitar 300 lebih. Dari sekian ratus ASN yang dimutasi, ada 7 orang yang mendaftarkan gugatannya ke PTUN,” tambah Syamsul.

Kata Syamsul, SK Bupati Mamuju yang digugat oleh 7 ASN tersebut, yakni nomor 381, 382 dan 383. Gugatan ini bergulir sejak akhir tahun kemarin (2021), Kemudian dicabut, lalu didaftar ulang lagi.

“Awalnya mereka, daftarkan satu perkara, kemudian dia cabut karena pertimbangan bahwa ada tiga objek yang seharusnya digugat tetapi dia hanya menggugat hanya satu gugatan. Sehingga, pengadilan TUN menyarankan dia untuk mencabut,” katanya.

Setelah didaftarkan ulang, menjadi 3 perkara yakni perkara 94, 95 dan 96. Ketiga perkara tersebut ke 7 ASN mendalilkan bahwa ada cacat prosedur dalam SK Bupati itu.

“Akan tetapi, kami mampu membuktikan dalam persidangan, bahwa argumentasi hukum yang mereka (7 ASN) bangun dalam dalil-dalil gugatannya. SK yang dikeluarkan oleh Ibu Bupati Mamuju sesuai dengan perundang-undangan yang ada,” tukas Syamsul.

“Bahwa SK yang keluar ini, ada rekomendasi dari Baperjakat, tidak ada pelanggaran seperti yang didalilkan. Makanya, pada tanggal 31 Mei 2022, hari ini, PTUN mengeluarkan keputusan, yang menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak dan mengabulkan eksepsi dari tergugat yaitu Bupati Mamuju,” sambungnya.

Adapun poin-poin eksepsi Tim Hukum Pemkab Mamuju yang dikabulkan yakni gugatan penggugat lewat waktu durasinya dan tidak jelas.

“Ada beberapa hal yang kami nilai tidak jelas dalam gugatan itu, termasuk kerugian yang mereka dalilkan, bahwa para penggugat dirugikan dengan adanya SK mutasi ini. Mereka mendalilkan, bahwa mereka dirugikan 5 juta perbulan, dengan tidak menerima tunjangan jabatan, aturannya sudah sesuai, ketika anda tidak menjabat lagi, tidak menerima tunjangan jabatan,” tutup Syamsul.

Untuk diketahui, adapun capaian Tim Kuasa Hukum Pemkab Mamuju yang telah dimenangkan yakni, perkara stadion yang menang tingkat kasasi dan PK, perkara kantor daerah menang di tingkat kasasi, perkara kantor daerah PMD dan beberapa perkara lainnya.(Madi/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.