JAKARTA, editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), membawa pulang paket dukungan sektor perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Dari audiensi tersebut, Sulawesi Barat memperoleh alokasi 28 kapal perikanan berukuran 30 gross ton (GT), revitalisasi 400 hektare tambak rakyat, 28 Desa Nelayan Merah Putih, serta program tambak air tawar di 50 desa non pantai.
Pertemuan yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu membahas percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyetujui pengembangan 28 Desa Nelayan Merah Putih. Program ini diarahkan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, KKP juga mengalokasikan 28 unit kapal perikanan berukuran 30 GT untuk meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas jangkauan penangkapan ikan, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Pada sektor budidaya, pemerintah pusat mendukung revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare guna meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang budidaya.
Tak hanya menyasar wilayah pesisir, KKP juga akan mengembangkan program tambak air tawar di 50 desa non pantai di Sulawesi Barat. Program ini diharapkan membuka sumber ekonomi baru di wilayah pedalaman sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan.
SDK menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengatakan fasilitasi audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan kementerian maupun lembaga di tingkat pusat agar berbagai program strategis nasional dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.(*)
