Mamuju – editorial9 – Kehadiran Tim penyidik KPK di Kabupaten Polman, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota dan mantan DPRD Polman, termasuk beberapa mantan kepala OPD, menuai respon positif dari GMNI Cabang Mamuju.
Menurut Ketua GMNI Mamuju, Muh Fathir Toriq, dirinya berharap KPK dapat turun langsung ke Bumi Manakarra, untuk memeriksa dugaan penyelewengan aset daerah, yang sampai saat ini penangananya sangat lamban.
“Kami meminta KPK Turun juga ke Mamuju terkait sejumlah kejanggalan aset bermasalah,dimana sampai hari ini belum jelas penangannya, KPK Jangan takut ke Mamuju,”ucap Muh.Fathir, Sabtu, 21/11/20.
Selain itu ia juga menuturkan, bahwa pihaknya telah membawa masalah aset tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat (Kajati Sulbar), namun hingga saat ini laporannya tersebut, belum mendapat kejelasan.
“Kami sejak januari 2020 sudah aksi, sampai pada RDP tiga kali sampai kami melaporkannya di Kejaksaan Tinggi Sulbar, harapan kami agar ini segera ditangani,” tutupnya.
Berikut sejumlah aset milik Pemkab Mamuju, yang diduga bermasalah. Kapal Feri Mini yang diduga kerugikan Negara sebesar Rp.1,9 Miliar, Apresial penjualan gedung DPRD lama seharga Rp.60 Juta dan disetor ke Kasda baru Rp.8 Juta. Dugaan Penjualan tiga unit mobil ambulance keliling di Dinas Kesehatan, Dugaan penjualan eskvator di DLHK. Dugaan penjualan eskavator di Dinas Kelautan dan perikana. Dugaan penjualan mobil Damkar Mamuju dan sejumlah Mobil Randis mewah yang belum diketahui keberadaannya.(Anto/MP)
