MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menyiapkan efisiensi belanja dalam penyusunan APBD 2027 setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima berkurang sekitar Rp156 miliar dari perkiraan awal.
Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) mengatakan penurunan TKD menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD Sulbar 2027. Pemprov sebelumnya optimistis alokasi TKD akan meningkat seiring proyeksi APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.080 triliun.
Hal itu disampaikan SDK saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar dalam rapat paripurna di Mamuju, Rabu (7/10/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi. Rapat juga dihadiri Sekprov Sulbar Junda Maulana dan anggota DPRD Sulbar.
“Saya sudah menerima seluruh pandangan fraksi DPRD Sulbar terhadap APBD tahun 2027 dan sudah jawab. Saat ini kita harus memulai kebijakan pemerintah bahwa arah kebijakan pemerintah khususnya kepada otonomi daerah itu semakin kecil,” kata SDK.
Menurut SDK, penyusunan program APBD 2027 telah dilakukan dengan memperhatikan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro pemerintah.
Pemprov Sulbar sebelumnya memperkirakan peningkatan TKD sejalan dengan optimisme terhadap kondisi fiskal nasional. Namun, rancangan TKD yang diterima pemerintah daerah ternyata tidak sesuai dengan perkiraan tersebut.
“Saya melihat ada optimisme yang tinggi dan alhamdulillah APBN 2027 Indonesia mencatat sekitar Rp 4.080 triliun, dengan melihat itu kita berharap bahwa TKD juga akan naik. Jadi kita optimis di tahun 2027 yang kita bawa ke DPRD untuk menjadi Ranperda APBD Sulbar,” ungkapnya.
SDK mengatakan pengurangan TKD membuat Pemprov Sulbar harus mencari ruang lain untuk menjaga kemampuan fiskal daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, upaya tersebut menghadapi sejumlah kendala karena terdapat sumber pendapatan yang kewenangannya berada di pemerintah pusat.
“Makanya upaya terhadap peningkatan PAD sudah berusaha maksimal, tapi memang PAD ada yang diambil kewenangan oleh pusat. Jadi memang sulit bagi kita saat ini, upaya-upaya dilakukan Bapenda Sulbar terus dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Selain menggenjot PAD, Pemprov Sulbar membuka ruang efisiensi terhadap belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD).
SDK menyatakan belanja yang dinilai masih dapat diefisienkan akan dibahas kembali bersama DPRD Sulbar dalam tahapan pembahasan APBD berikutnya.
“Ada juga belanja operasional yang tidak dapat didiskusikan seperti dana BOS dan belanja lainnya yang ditangani langsung oleh pusat. Namun belanja operasional di OPD silahkan untuk dikritisi dan diperbaiki pada tingkat pembahasan di komisi,” paparnya.
Di sisi lain, Pemprov Sulbar tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi melalui sejumlah program. Salah satunya dengan pelaksanaan pasar murah untuk membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli.
Pemerintah daerah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui program PASTIPADU.
“Begitu juga penurunan kemiskinan ekstrim yang ditangani PASTIPADU tentunya diberikan dukungan yang kuat. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa kita capai dan penurunan kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan,” tandas SDK.
Setelah mendengarkan jawaban gubernur atas pandangan seluruh fraksi, pembahasan APBD Sulbar 2027 disepakati untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.(*)
