Uang 2,3 M Hasil Penyelidikan Kasus DAK Diserahkan ke Pemprov Sulbar

  • Whatsapp
Suasana press rilis, penyerahan uang hasil penyelidikan kasus DAK, oleh Kejati Sulbar.(Dok : Ist)

Mamuju – editorial9 – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar), mengembalikan uang penitipan yang berasal dari hasil penyelidikan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK), FISIK PSMK, Tahun Anggaran 2020, di Dinas Pendidikan Sulbar, di Kantor Kejati Sulbar, Kamis, 06/05/21.

Uang senilai Rp.2.340.792.000, diserahkan langsung oleh Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mupahir, ke Kepala BKD Sulbar, selaku perwakilan pemerintah Sulbar Amujib, yang disaksikan langsung oleh Kepala seksi penyidikan Kejati Sulbar, Rizal.F dan Inspektur pembantu wilayah II, Gustam Kamase.

Bacaan Lainnya

Aspidsus Kejati Sulbar, Feri Mupahir, mengatakan bahwa, penyidikan terhadap kasus DAK tersebut, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Nomor : PRINT-550/P.6/Fd.1/12/2020, per Tanggal 01 Desember 2020.

“Bahwa, dari hasil penyelidikan jaksa penyelidik berpendapat bahwa pada pencantuman 5% dari dana DAK, SMK pada RAB masing-masing sekolah, tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi,” ucap Feri.

Selain itu ia mengungkapkan, bahwa pencantuman 5% dari dana DAK SMA, pada RAB masing-masing sekolah melanggar ketentuan formil, yakni Perpres Nomor : 88/2019 tentang pentunjuk teknis DAK Tanggal 27 Desember 2019, Permendik Nomor : 11/2020, tentang petunjuk operasional DAK fisik bidang pendidikan, Tahun Anggaran 2020.

“Namun, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum materil atau niat jahat, dari pihak-pihak terkait dalam kegiatan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, sebagai tindaklanjut pihak Kejati Sulbar, akhirnya menyerahkan kembali dana tersebut ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Tindak lanjut, bahwa dan DAK fisik bidang pendidikan SMK yang telah dikembalikan oleh pihak kepala sekolah dan telah diterima oleh penyidik sebesar Rp.2.340.792.000, di kembalikan ke pemerintah provinsi, melalui badan pengelola keuangan daerah, Provinsi Sulawesi Barat,” tutupnya.(Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *