Polewali – editorial9 – Peristiwa tewasnya Yus Yunus, lantaran dianiaya oleh kelompok massa di Jalan Trans Nabire, Kabupaten Dogiayai, Papua, Minggu, 23 Februari 2020 lalu, terus – menerus mendapat perhatian, tak terkecuali Anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).
Menurut SDK, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), wajib untuk melibatkan diri dalam proses penyelesaian kasus hukum yang merenggut nyawa Yus Yunus itu, mengingat korban merupakan warga Kabupaten Polewali Mandar.
“Pemkab harus turun karena itu warganya. Kalau perlu melapor ke komisi Tiga atau Kapolri. Dan juga bisa menjemput mayat warganya,” ungkap SDK, kepada editorial9.com, via WhatsApp, Kamis, 27/02/20.
Mantan Bupati Kabupaten Mamuju, Dua periode itu juga menambahkan, bahwa sejauh ini kasus tersebut belum pernah dibahas di DPR – RI, dan itu merupakan wilayah dari Komisi III.
“Untuk sikap saya sebagai anggota dewan, tentu sangat kecewa dengan negara dan aparat hukum, yang tida bisa melindungi warganya,” ungkapnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat itu juga menegaskan, bahwa pembunuhan tidak pernah dibenarkan oleh hukum maupun sisi kemanusiaan, sehingga wajib untuk diusut.
“Apapun, membunuh tidak pernah dibenarkan oleh hukum dan sisi kemanusiaan, untuk itu perlu diusut untuk penegakan hukum dari pelaku pembunuhan,” tutupnya.(FM)
Betul, kayaknya orang disana terlalu di manja, dan kebal hukum, karna maunya hukum adat yg berlaku ini perlu duusut tuntas.
saya ketua KARANG TARUNA MABDIRI CAMPALAGIAN MEMINTA KEPADA POLDA PAPUA UNTUK MENANGKAP PELAKU PEMBUNUHAN KPD WARGA POLMAN , INI BUKAN MADALAH SUKU DAN RAS TAPI TTG KEADILAN HUKUM