MAMUJU, editorial9.com – Sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Barat (Sulbar) belum menikmati aliran listrik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) menggandeng perusahaan untuk membantu pemasangan listrik gratis bagi warga miskin melalui program Pelita Sulbar.
Program Pemberdayaan Listrik Terintegrasi untuk Sulawesi Barat tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses listrik di tengah keterbatasan anggaran daerah maupun pusat.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Sulbar dan sejumlah pelaku usaha di ruang kerja Gubernur Sulbar, Jumat (30/10/2026).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Bujaeramy Hassan, mengatakan keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu melibatkan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
“Jadi Sulbar itu saat ini masih defisit 36.000 KK kita yang belum berlistrik, kemampuan fiskal APBD maupun APBN sangat terbatas, jadi kita menempuh segala cara, salah satu di antaranya itu menarik sektor pertambangan untuk berkontribusi terhadap pemenuhan itu melalui CSR,” kata Bujaeramy.
Dia menjelaskan, melalui program Pelita Sulbar, perusahaan akan membantu pemasangan listrik bagi rumah tangga sasaran yang selama ini belum memiliki akses listrik.
“Jadi perusahaan nantinya akan memasangkan listrik pada rumah tangga sasaran yang belum punya listrik, itu tanpa biaya, jadi biaya ditanggung perusahaan,” jelasnya.
Pada tahap awal, sekitar 21 rumah tangga sasaran direncanakan menerima bantuan pemasangan listrik tanpa biaya. Program ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Ketenagalistrikan ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, mengatakan program tersebut lahir dari inisiatif pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, rasio elektrifikasi Sulbar saat ini mencapai 91,02 persen. Dengan capaian tersebut, masih ada sekitar 9 persen masyarakat atau kurang lebih 36.000 KK yang belum menikmati listrik.
“Sehingga muncullah inisiatif kita bisa membangun kerja sama dengan para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, utamanya listrik hemat dan murah,” ujar Qamaruddin.
Dia menyebutkan, saat ini baru lima perusahaan yang terlibat dalam program Pelita Sulbar. Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan tersebut dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lain untuk ikut berkontribusi.
Pemprov Sulbar mendorong semakin banyak perusahaan menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), untuk membantu masyarakat memperoleh akses listrik secara gratis.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam memperluas layanan listrik, khususnya bagi rumah tangga yang belum menikmati penerangan.(*)
