ADD Tahap II Mengendap Puluhan Kades di Mamuju Minta Bupati Bertanggungjawab

  • Whatsapp
Puluhan Kades di Mamuju, bertemu Sekda, membahas polemik ADD Tahap II.(Dok: Nur)

Mamuju – editorial9 – Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Mamuju, mendatangi Kantor Bupati Mamuju, Senin, 28/12/20.

Kehadiran 30 orang Kades se Kabupaten Mamuju itu di Kantor Bupati itu, dalam rangka mempertanyakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap II, yang hingga kini belum dicairkan oleh Pemkab Mamuju.

Bacaan Lainnya

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamuju, Adi Wijaya, mengatakan bahwa dari pertemuan yang difasilitasi Sekda itu, hasilnya hanyalah kekecewaan.

“Jadi kami sangat kecewa mendengar keterangan penjelasan dari Sekda, karena kondisi kas daerah ini kosong, kekecewaan kami, karena Bupati Habsi Wahid tidak bertanggungjawab. Seharusnya, pemerintah kabupaten bertanggungjawab, terkait polemik teman-teman yang ada di Desa,”ucap Adi Wijaya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa terkait Polemik pencairan ADD tahap II iu, pihaknya akan terus menekan pihak keuangan Pemkab Mamuju.

“Adapun langkah yang akan kami ambil kedepan, terus melakukan upaya penekanan kepada pihak keuangan dan pihak pemerintah kabupaten, untuk terus memperlihatkan bentuk tanggungjawabnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Keuangan Kabupaten Mamuju, Endang, menjelaskan bahwa tidak terbayarkannya Add di 30 desa ini, karena ketidak cukupan kas, sementara sumbernya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kenapa tidak cukup, karena kesalahan penganggaran sebenarnya, karena terdapat lebih input belanja sebesar 13 M, dari target pendapan Dau, yang lebih kurang 600 M,” jelas Endang.

“Jadi, kebetulan modelnya kita membayar sesuai permintaan, siapa yang duluan kita layani, sesuai sumber dananya dan kebetulan 30 desa ini rekomendasinya dari PMD agak lambat, hendaklah kondisi kas posisi kurang. Sehingga yang dapat kita bayarkan terakhir kali di 30 desa ini 55 juta perdesa,”sambungnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa secara tehknis kesisahan dan ADD di 30 desa tersebut, baru dapat dibayarkan di Tahun 2021 mendatang.

“Sesuai aturan Permendagri 64 Tahun 2020,” pungkasnya.(Nur/MP)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.