MAMUJU, editorial9.com – Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyinkronkan data kerawanan pangan untuk memetakan desa yang membutuhkan penanganan prioritas. Langkah ini dilakukan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan potensi krisis pangan bisa dideteksi sejak dini.
Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan di Hotel Quin Park, Mamuju, Jumat-Sabtu (23-24/10/2026). Kegiatan itu dibuka Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki, dan diikuti perwakilan dinas pangan provinsi serta kabupaten se-Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyelaraskan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Kedua instrumen tersebut digunakan untuk memantau kondisi pangan dan gizi sekaligus mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi. Data yang akurat dinilai penting agar pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Suyuti mengatakan, data SKPG dan FSVA tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Informasi tersebut harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan menentukan langkah penanganan kerawanan pangan.
Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan untuk memastikan kesesuaian informasi, ketepatan indikator, serta validitas data yang digunakan dalam pemetaan.
“Setiap program harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan saling melengkapi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar dukungan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dapat diarahkan secara terpadu kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan prioritas,” tegas Suyuti.
Ia menjelaskan, data SKPG yang diperbarui setiap bulan dapat membantu pemerintah memantau perubahan kondisi pangan dan gizi di setiap wilayah. Pemantauan tersebut juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor penyebab kerawanan dan menentukan langkah antisipasi lebih awal.
Sementara itu, pemetaan melalui FSVA akan difinalisasi bersama pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi desa atau wilayah yang memerlukan perhatian prioritas.
Hasil pemetaan selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun program intervensi dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan faktor penyebabnya, termasuk persoalan ketersediaan pangan, daya beli masyarakat, serta pemanfaatan pangan dan aspek gizi.
Dinas pangan kabupaten juga diminta memeriksa dan memperbarui data SKPG serta data pendukung FSVA sesuai kondisi terbaru. Informasi yang belum lengkap atau belum sesuai harus diklarifikasi bersama pemerintah provinsi.
Selain pemutakhiran data, pemerintah provinsi dan kabupaten akan menyelaraskan program dengan melibatkan OPD terkait. Langkah ini dilakukan untuk menghindari duplikasi kegiatan sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Pemantauan dan evaluasi juga akan dilakukan secara berkala melalui pembaruan data SKPG dan perkembangan pelaksanaan intervensi di lapangan.
Suyuti menegaskan, keberhasilan penanganan kerawanan pangan tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen atau terlaksananya kegiatan. Pemerintah perlu memastikan intervensi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan berdampak pada perbaikan kondisi mereka.
Melalui sinkronisasi tersebut, Dinas Pangan Sulbar berharap penanganan kerawanan pangan di enam kabupaten dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.(*)
