Dewan Pembina FPPS : Langkah Revisi Perda Pilkades Sudah Tepat

  • Whatsapp
Dewan pembina FPPS Polman, Basri Bas.(Dok : Ist)

Polman – editorial9 – Munculnya desakan dari beberapa Organisasi Kelompok Pemuda (OKP) dan DPRD agar Perda Kabupaten Polman Nomor 5 Tahun 2017, khususnya pasal 24 huruf (g) tentang syarat pencalonan Kepala Desa (Kades), harus dinyatakan lulus seleksi tertulis dan wawancara direvisi, menuai respon dukungan dari Dewan Pembina FPPS, Basri Bas.

“Langkah OKP dan DPRD Polman untuk melakukan revisi terbatas terkait Perda Pilkades itu sudah tepat, karena selama ini pelaksanaan tes wawancara dan tes tertulis diduga ada permainan atau menguntungkan penguasa dari pada kepentingan rakyat,” ucap Basri Bas, melalui press rilisnya, Jumat, 17/09/21.

Bacaan Lainnya

Selain itu menurutnya, motif dari tes wawancara serta tertulis itu sangat tidak jelas, kalau dianggap sebagai bentuk pendalaman dan uji kompetensi Bacalon Kades tersebut, jauh dari fakta.

“Buktinya, ada beberapa kejadian yang janggal, yakni salah desa pendaftarnya Empat orang yang satu gugur karena terbentur aturan terkait domisili, yang satunya tidak lolos wawancara dan tertulis. Menurut issu dari warga kenapa tidak lolos, diduga karena pada pemilihan dia tidak memilih penguasa saat itu,” ungkapnya.

“Ini fakta , kemarin waktu saya calon yang rangking satu adalah saya, itu ada berita tetapi hasil itu saya merasa tidak mungkin demikian hasilnya, karena banyak yang salah jawaban saya, itu pendapat saya,” sambungnya.

Lebih lanjut Basri mengungkapkan, bahwa fakta lain yang pernah dialaminya langsung adalah adanya bakal calon yang tidak semua tahapan tes atau seleksi dilakoni, namun tiba-tiba berada diposisi rangking satu.

“Kenapa tiba -tiba rangking satu, dikalahkan saya. Jadi, pengalaman ini lucu alias fakta karena saya yang alami sendiri. Coba pikir kawan – kawan di mana keadilan ?,” terang mantan Cakades itu.

Kata Basri, ada pula hal lain yang pernah ia dapati yakni adanya Bacalon Kades yang dinyatakan gugur, namun dalam perjalanannya bisa lulus lagi.

Ini sudah ada penyampaian ke panitia.Coba kawan-kawan dimana lagi tidak usah jauh-jauh merekayasa, ada fakta saya siap buka semua kalau ada yang mau coba – coba undang saya dialog,” katanya.

Dengan adanya fakta tersebut, menurut Basri, sudah cukup untuk dijadikan dasar untuk mendorong beberapa poin. Pertama , Langkah OKP dan DPRD untuk melakukan revisi terbatas Perda nomor 5 tahun 2017 itu sudah tepat, dengan catatan revisi tersebut, untuk mewujudkan Pilkades yang demokratis dan melahirkan pemimpin bukan penguasa.

“Ke dua, kalaupun revisi ini tidak bisa lanjut, ya, setidaknya yang disoal itu terkait tes wawancara dan tertulis, bukan indikator lolos tidaknya jadi calon kepala desa,” bebernya.

Poin ketiga, jika tes seleksi Balon Cakades tetap ada, ia berharap pelaksanaan tes tertulis dan wawancara itu, hanya bentuk pendalaman mulai soal wawasan kebangsaan, kepemimpinan dan pengetahuan. Bukan untuk menggurkan.

“Ke empat, pelaksanaan tes tertulis dan wawancara, pantia harus menekangkan pada aspek hukum, ekonomi dan budaya serta kemajuan zaman semisal calon kepala desa bisa menggunakan android dan computer, bagaimana DD dan ADD dikelola untuk kemajuan desa jangan dikorupsi dan bagaimana cara meningkatkan PAD dan lain-lain,” tutupnya.(Bri/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *