Mamuju – editorial9 – Menanggapi munculnya desakan yang meminta agar akses masuk ke wilayah Sulawesi Barat ditutup, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, angkat bicara.
Menurut Muhammad Idris, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sejak kemarin telah mengeluarkan surat himbauan, yang melarang adanya pergerakan dari wilayah Kalimantan, akan tetapi untuk menutup sepenuhnya akses tersebut, harus mendapat izin dari pemerintah pusat.
“Kemarin kita sudah keluarkan, Pak Gubernur sudah melarang pergerakan orang dari Kalimantan, sudah ada suratnya itu, tetapi kita harus minta izin ke pusat, karena itu kewanangan pusat,” ucap Muhammad Idris, via telpon,Kamis, 26/03/20.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa meskipun badara saat ini masih dibuka, akan tetapi jalur dari Balikpapan dan sebahagian daerah pandemik, telah ditutup dan dipastikan tak adalagi jadwal penerbangan.
“Kemudian untuk bandara kita masih buka, karena itu juga jumlah penerbangan dari Balikpapan juga sebagian sudah kita tutup sebagian daerah pandemik itu sudah kita tutup, tidak ada lagi penerbangan,”ungkapnya.
“Kemudian pintu selatan, pintu utara kawan – kawan sudah melakukan pengeloaan dengan baik semua,mobil penumpang maupun orang, itu diperiksa semua. Jadi memang kita tidak tutup karena jumlah orang yang berlalulintas semakin berkurang,”sambungnya.
Lebih lanjut Idris juga menjelaskan, untuk jumlah kendaraan dari wilayah Makassar ke Sulbar saat ini juga telah berhenti, seiring dengan adanya himbauan dari pemerintah provinsi ke pihak perusahaan jasa transportasi agar sekiranya tidak bergerak, selama masa status darurat wabah covid -19 ini belum dinyatakan selesai.
“Jumlah kendaraan buss dari makassar, pipos sudah berhenti melakukan perjalanan mengangkut orang ke Mamuju atau ke daerah Sulbar, diikuti dengan perusahaan juga kita sudah himbau supaya tidak perlu begrerak dulu selama musim ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mantan kepala bidang deputi diklat aparatur LAN-RI itu menuturkan, alasan utama sehingga sampai saat ini pihaknya tidak menutup aktivitas di jalur lintas provinsi, guna menghindari terjadinya kelangkaan logistik.
“Jadi kegiatan provinsi kita tidak tutup, karena terkait logistik warga negara. Kalau kita tutup itu nanti ada kelangkaan disitu, itu jauh lebih bermasalah diera isolasi ini, jadi kita harus pertimbangkan semua hal,” tutupnya.(FM)
