Fraksi Demokrat Nilai Usulan Komisi III DPRD Mamuju Wajib Dilaksanakan

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Mamuju, Febrianto Wijaya.(Foto : Net)

Mamuju – editorial9 – Merespon usulan dari Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju, yang meminta agar dilaksanakan rapat bersama dalam rangka membahas penggunaan anggaran penanganan wabah covid – 19 oleh Pemerintah Daerah (Pemda), Ketua Fraksi Partai Demokrat, Febrianto Wijaya, angkat bicara.

Menurut Febrianto, secara kelembagaan, Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Mamuju, tetap mengendepankan kepentingan serta keselamatan rakyat, termasuk didalamnya penyerapan aspirasi. Dan pihaknya pun menilai, usulan dari komisi III tersebut memiliki dasar sehingga lahir usulan agar rapat dengan OPD itu dilaksanakan.

Bacaan Lainnya

“Kalau saya, bukan sangat penting atau tidak, itu kewajiban. Anggota DPR itu, kalau ada rakyat beraspirasi kepada mereka, medianya untuk menyampaikan ke pemerintah adalah rapat. Jadi apapun itu, bukan penting atau tidak penting, Itu wajib,” ucap Febrianto, kepada editorial9.com, via telepon, Kamis, 09/04/20.

Selain itu ia juga menambahkan, bahwa sekitar tiga Minggu yang lalu Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Mamuju, telah melayangkan 9 point rekomendasi ke Pemerintah Daerah (Pemda) melalui rapat teleconfrence

“Salah satu penekanan kami adalah APD juga, termasuk sosial distance, termasuk pengawasan antar wilayah, termasuk ketersediaan pangan, banyaklah disitu ada Sembilan. Na itu pokok pikiran kami, kami telah tuangkan, untuk membantu pemerintah dalam hal penaganan covid -19 ini,” tambahnya.

“Jadi pemikiran dari fraksi Partai Demokrat, keselamatan warga Mamuju, ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah bergerak, cepat sikap tanggap,” sambungnya.

Lebih lanjut ia juga menuturkan, bahwa komisi III DPRD Kabupaten Mamuju, sudah harus melaksanakan tugasnya, karena didalamnya melekat fungsi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Jadi aspirasi masyarakat, yang dituangkan melalui teman – teman komisi III, salah satu cara untuk disampaikan ke pemerintah adalah lewat rapat, terserah mau rapat bagaimana gayanya no problem,” tutupnya. (FM)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.