GNPHI Desak Direktur RSUD Mamuju Dicopot 

  • Whatsapp
RSUD Mamuju.(Dok : Net)

Mamuju – editorial9 – Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Daerah (RSUD), Kabupaten Mamuju, membeberkan penyebab utama sehingga memilih untuk mogok kerja, sejak Hari Senin, 12 Juli 2021 lalu.

Menurut Koordinator Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Mamuju, Usman, aksi mogok kerja itu, merupakan reaksi atas menajemen rumah sakit yang dianggap tidak becus memperhatikan nasib para Nakes.

Bacaan Lainnya

“Selain tak digaji, sejak bulan April tahun ini, para tenaga kesehatan selama ini bekerja tanpa kejelasan status, sehingga mendesak Direktur RSUD Mamuju dicopot dari jabatannya,” ucap Usman, saat menemui wakil Bupati Mamuju, Ado Mas’ud, di Mamuju, Rabu, 14/07/21.

“Karena seandainya dia (Direktur RSUD Mamuju) mampu, seharusnya pasca dikeluarkan SK bupati Mamuju penangguhan dulu, mestinya ini direktur lihai mengambil alih dulu membuatkan SK, supaya BPJS nakes bisa dibayarkan,” sambungnya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dengan satatusnya saat ini tanpa SK dalam menjalankan tugas, pihaknya khawatir dapat dituding melakukan malapraktek, saat memberikan pelayanan pada masyarakat.

“Harusnya, direktur bisa paham ini, pungkasnya.

Kata Usman, RSUD Mamuju merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang fleksibel dalam pola pengelolaan keuangan, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

“Sudah tiga tahun ini rumah sakit BLUD, artinya ada jalan ini seandainya dia mampu,” bebernya.

Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Ado Mas’ud, menilai masalah Nakes di RSUD adalah problem yang sangat serius karena menyangkut pelayanan publik.

“Apalagi, situasi sedang pandemi COVID19, para Nakes sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam penanganan kesehatan,” ungkap Ado.

Menurutnya, seharusnya masalah tersebut bisa diselesaikan oleh manajemen rumah sakit, apalagi status sudah BLUD, itu secara mandiri mengelola sistem keuangannya.

“Tentu ini akan menjadi evaluasi kami dan saya akan komunikasi lanjut dengan bu bupati kita, sehingga ada solusinya,” jelasnya.

Mantan Anggota DPRD Mamuju Dua periode itu berharap, manajemen RS ini sehat, karena tidak ada kewajiban untuk menyetor PAD, malah disuplai dana kesana.

“Jadi, harus kesejahteraan Nakes itu ditingkatkan, bukan seperti ini kejadiannya,” tuturnya.

Di waktu yang sama Direktur RSUD Mamuju, dr. Titin Hayati, membeberkan bahwa SK tenaga kontrak sudah dicabut, sehingga tidak ada dasar untuk membayarkan.

“Saya kira SK tenaga kontrak kemarin dicabut toh, dasar untuk membayar gajikan harus ada SK,” beber dr. Titin.

Terkait pelayanan ia mengatakan, akan memaksimalkan PNS yang ada.

Menanggapi soal direktur RSUD Mamuju tidak becus, ia mengatakan, status mereka itu suka rela, jadi harus suka dan rela.

Lanjut ia menjelaskan, bahwa SK kontrak itu dari bupati. “Januari sampai Maret itu kan ada SK terbit dari bupati sebelumnya. Ketika di April, jadi ini dampak dari SK pencabutan, jadi statusnya suka rela,” kata dr.Titin

Ia juga mengakui bahwa pihaknya di RSUD Mamuju, kekurangan tenaga akan tetapi dengan tidak adanya atau belum terbitnya SK baru, membuat penggajian tenaga Nakes, tidak memiliki dasar. Dan ia pun sudah menyampaikan masalah itu ke Sekda.

“Memang kami kekurangan tenaga, tapi SK itu dari Bupati jadi apa dasarnya untuk digaji.

Lebih lanjut, Ia mengaku telah menyampaikan masalah tersebut ke Sekda Mamuju. Bahkan menurutnya ada masalah keterbatasan anggaran dan penghasilan RS yang menurun.

“Karena saat ini hanya memakai tenda.

Terkait desakan untuk mundur ia mengatakan, “Silahkan saja, itukan tergantung bupati”.

Dr. Titin bahkan menuding, ada pihak memprovokasi tenaga kontrak.(Anto/Anh/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *