Mamuju – editorial9 – Menanggapi sikap Pertamina yang tak kunjung menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Wakil ketua umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI), Sukri Umar, angkat bicara.
Menurut Sukri, sejak awal Mei, seharusnya pemerintah dan Sswasta sudah menurunkan harga BBM, tetapi tidak ada tindakan apapun dari pihak terkait untuk menurunkan harga BBM ini. Bulan April ini, harga minyak dunia tembus diangka USD 20 per Barrel, bahkan jika merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 Tahun 2020, maka Juli mendatang harga BBM juga harus kembali diturunkan.
Ada apa dengan Pertamina?. Apakah mafia migas kelas kakap tengah bermain di sektor importir BBM? Hal ini pantas untuk diselidiki dengan acuan MOPS (Mean of Platts Singapore) dan konstanta pembentuk formula harga BBM.Kemudian,di tengah pandemi virus corona ini, sudah sewajarnya pertamina ikut berperan untuk meringankan beban masyarakat dari untung penjualan BBM. Hal itu bisa dilakukan oleh pertamina seperti memberikan hibah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” ujarnya, Kamis,14/05/20.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa hibah yang dimaksud tentu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat agar terus berusaha menghidupkan keluarganya.Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pada 27 Maret 2020 lalu, setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta UMKM terdampak virus corona, oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya Pertamina untuk meminimalisir dampak negatif pandemi virus corona khususnya mendorong program-program UMKM.
“Dalam pantauan Bintang Muda Indonesia, langkah-langkah Pertamina dalam menolong ekonomi rakyat juga tidak masif. Alih-alih menolong, Pertamina maupun apapun lembaga pendonor yang dibentuk Pertamina juga tidak masif, ini benar-benar Pertamina layak dievaluasi baik jajaran komisaris maupun Direksi,” jelasnya.
Lebih lanjut Sukri, menambahkan bahwa langkah Pertamina juga mulai menuai kecaman dari elemen pendukung pemerintahan maupun eks relawan JokoWidodo
“Berarti kinerja pertamina saat ini benar-benar disorot semua orang dan pertamina tak ada artinya lagi bagi rakyat, ini berbeda dengan Malaysia yang mana Petronas tampil membanggakan bahkan sampai keluar negeri, jika dibandingkan dengan BUMN luar negeri di sektor Minyak seperti yang terdekat saja, Petronas, Pertamina tak ada apa-apanya, bagaikan Langit dengan sumur,” tambahnya.
“Untung saja sekarang terjadi pelarangan demo di masa pandemi, kalau tidak, habis Pertamina didemo berbagai elemen masyarakat tiap hari, sekarang mentang-mentang Demo dilarang Pertamina petantang petenteng enggan ikuti harga minyak dunia,” sambungnya.
Mantan aktivis PMII itu juga meminta, agar semua mafia besar di tubuh pertamina dapat segera diburu, guna menghindari adanya asumsi negative dari masyarakat.
“Sebab kalau tidak, nanti khawatir masyarakat menilai Mafianya itu ya ada di banyak jajaran pimpinan Pertamina sendiri,”katanya.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu juga menilai Pertamina saat ini tidak berpihak pada rakyat kecil, lantaran tidak kunjung menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sekaligus mengantarkan Indonesia sebagai satu – satunya Negara di Asia Tenggara yang belum melakukannya, karena berdasarkan analisis dan argumentasi wakil ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan sangat tepat, “dari harga BBM premium saat ini, Pertamina mendapatkan untung Rp 2,1 triliun per bulan. Dari penurunan harga minyak dunia, total cost saving Pertamina Rp13,1 triliun per bulan.
“Artinya, pertamina meraup untung yang sangat besar akibat turunnya harga minyak. Artinya harga BBM bisa diturunkan, dengan argumentasi ilmu ekonomi. Jika argumentasi ilmu ekonomi tersebut tidak diterima oleh Pertamina, maka kecurigaan akan berubah menjadi investigasi dan mungkin berujung pada tindakkan hukum,” bebernya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menuturkan, bahwa dengan argumentasi tersebut lanjutnya, telah membuktikan bahwa Fraksi selalu memperhatikan dinamika apa saja yang terjadi di Pertamina. Selain itu, masyarakat bersama Partai Demokrat juga akan terus memantau perkembangan dari persoalan harga BBM ini.
“Bahkan fraksi partai Demokrat tidak akan segan-segan mengkritisi lembaga pemerintahan, yang tidak membela masyarakat kecil,” tutupnya.(*/FM)
