MAMUJU — Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemetaan kerja di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) melalui rapat internal yang digelar di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar, Rabu (24/12/2025).
Rapat tersebut membahas pemetaan kerja setiap divisi, termasuk perincian tugas masing-masing personel, guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong optimalisasi kinerja Bidang IKP yang lebih terukur dan berkualitas.
Upaya pemetaan kerja ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, didampingi Kepala Bidang IKP Dian Afrianty, serta dihadiri seluruh staf Bidang IKP.
Ridwan Djafar menilai kinerja Bidang IKP saat ini sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih perlu dioptimalkan melalui penguatan keteraturan dan sistem kerja yang lebih rapi ke depan.
“Kinerja IKP sudah lumayan, tetapi masih perlu peningkatan keteraturan dan sistem kerja yang lebih kuat, agar ke depan lebih terukur, cepat, dan berkualitas,” kata Ridwan Djafar.
Ia menegaskan, pemetaan kerja harus dilakukan dengan membagi divisi secara lebih jelas, merinci detail pekerjaan, serta memastikan setiap personel memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Dengan pembagian tugas yang jelas, kerja bisa lebih fokus dan hasilnya maksimal,” tegasnya.
Sebagai upaya mendukung percepatan dan evaluasi kinerja, Dinas Kominfo SP Sulbar juga merencanakan pengembangan aplikasi internal yang berfungsi untuk menghitung hasil pekerjaan individu.
“Aplikasi ini diharapkan menjadi alat evaluasi kinerja yang objektif sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pegawai,” ujarnya.
Selain itu, rapat turut membahas kebutuhan alat pendukung tugas di sejumlah divisi IKP. Penentuan alat pendukung akan dilakukan berdasarkan skala prioritas agar benar-benar menunjang pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas layanan informasi publik. (rls)
