Polman – editorial9 – Pernyataan Direktur Indeks Politika Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir, terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang beberapa waktu lalu, menuai tanggapan dari Direktur Logos Politika, Maenunis Amin.
Sebagaimana diketahui, Direktur IPI Suwadi Idris beberapa waktu lalu menyebut bahwa PDIP diuntungkan jika Pilkada digelar 2024 sebab akan banyak Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya di 2023. Mendagri dalam hal adalah penentu PLT Kepala daerah pengisian kekosongan.
“Dan kita semua tahu yang PLT kan adalah Mendagri yang merupakan kader PDIP.” ucap Suwadi, di Laman ini, 19/04/21.
Terkait hal tersebut, Direktur Logos Politika, Maenunis Amin, menilai pertanyaan yang dilontarkan direktur IPI tersebut, tidak cukup berdasar data.
“Menyebut PDIP diuntungkan di Pilkada 2024 hanya dengan indikator Mendagri adalah orangnya PDIP dan bisa mengintervensi birokrasi untuk kepentingan Pilkada, itu tidak mendasar, berpikirnya tidak system thinking. Menilai kalau sepotong-sepotong dan minus data itu jumping conclusion namanya.” ucap Maenunis, melalui press rilisnya, Selasa, 20/04/21. Malam.
Menurutnya, hasil Pilkada Tahun 2015 sampai 2020 lalu, cukup membantahkan asumsi, bahwa intervensi PDIP menggunakan birokrasi.
“Di Pilkada 2017 PDIP kalah di 44 dari 101 Pilkada. Di 2018 juga kalah di 11 dari 17 Pemilihan Gubernur. Daerah yang dimenangi sebagiannya juga bukan kader, PDIP hanya sebagai partai pendukung saja sebagaimana di Sulbar,” ungkapnya
Di Sulbar kata Maenunis, Pejabat (PJ) Kepala Daerah justru terbalik dari asumsi IPI. PJ Kepala Daerah atau PLT justru tidak bisa diintervensi oleh PDIP
“Di Sulbar terbukti PJ Kepala Daerah tidak bisa diintervensi. PDIP kalah di Pilkada Mamuju 2015, padahal PJ Bupatinya didorong oleh PDIP dan Mendagri waktu itu adalah Tjahyo Kumolo juga orangnya PDIP,” terangnya.
Di Pilgub 2017, PDIP hanya memenangkan ABM-Enny di Pasangkayu tapi kalah telak di Mamuju, Mateng, Mamasa dan Majene padahal PJ Gubernur waktu itu adalah orang PDIP.
“Di Pilkada 2020 juga tidak ada indikator intervensi politik PDIP kepada birokrasi di Pilkada Mamuju dan Pasangkayu. Di Pilkada Majene PDIP malah kalah telak padahal mendukung petahana.” beber Maenunis.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa menang kalah di Pilkada, itu lebih ditentukan faktor strategi serta instrumen Paslon dan kerja-kerja politik partai koalisinya.
“Menang kalah Pilkada itu faktornya bukan karena Mendagri orangnya partai apa, tapi by case figur kandidat dan langkah strategi koalisi. Jadi, the main factornya itu adalah geopilitik dan mapping strateginya. Sekali lagi, sangat naif itu kalau menyebut PDIP diuntungkan di Pilkada 2024, hanya karena punya Mendagri yang menentukan PJ Gubernur,” tutupnya.(Mp)
Mantul bang