Mamuju – editorial9 – Masyarakat pengungsi korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju, mengeluhkan rumitnya persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan logistik, lantaran harus melampirkan data jumlah penerima, bahkan menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Salah seorang pengungsi warga Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Erwin, mengatakan bahwa secara tehknis untuk mendapatkan bantuan ia bersama rekannya harus melalui beberapa tahapan, sementara kondisi di tenda pengungsian saat ini masyarakat sudah sangat butuh bantuan.
“Jujur pak kami capek, untuk bisa dapatkan bantuan kita disuruh data dulu berapa KK ( Kepala Keluarga ) bagi yang butuh bantuan. Terus ke Posko Induk yang ada di Provinsi, disana menyetor data dan setelah itu dikasih kertas ( DO ), baru disuruh ke sini gudang logistik yang ada di Korem ambil bantuan,” ucap Erwin, kepada awak media, Rabu, 20/01/21.
Selain itu, ia juga menilai pengurusan untuk mendapatkan bantuan logistik sangat menguras waktu dan tenaga, lantaran pihaknya harus menunggu lagi di Posko induk, menunggu ratusan pengungsi lainnya yang terlebih dahulu antri untuk menginput data, guna mendapatkan surat rekomendasi.
“Jadi ini sangat sulit. Sebenarnya, di pasca gempa ini kami sudah menikmati bantuan berkumpul bersama keluarga, tetapi kami harus rela antri menjemput bantuan di Korem,”ungkapnya.
“Menurut saya sebenarnya agak ribet, karena ini kan keadaan darurat. Kalau macam kita ini yang dekat posko induk tidak jadi masalah, tapi kalau pengungsi yang daerah lain kasihan dari luar, mana minta KK segala macam, perut sudah lapar,” sambungnya.
Ia pun berharap, pemerintah maupun Satgas penanganan bencana gempa Provinsi Sulawesi Barat, secepatnya merubah mekanisme penyaluran bantuan logistik bagi pengungsi.
“Kalau keadaan darurat begini, tidak usahlah terlalu ribet karena kasihan juga dari teman – teman pengungsi yang dari daerah lain yang lokasinya jauhkan,” tuturnya.
Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Lingkungan Katapi, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Jumardin, yang mengatakan bahwa untuk mengurus warganya, dirinya sudah tiga kali mondar-mandir mendata, kemudian dimasukkan ke posko pendataan logistik di kantor Gubernur Sulbar,namun hingga kini belum jelas,apakah bantuan itu ada atau tidak ada.
“Rumit sekali pengurusannya untuk bisa mendapatkan bantuan,harus saya data dulu dan harus diketahui Babinkamtibmas,lalu bawa kemari disini. Bahkan saya urus ini, sudah bolak – bolak tiga kali saya lakukan, sampai saat ini tidak jelas. Ini sudah mulai malam lagi. Capek pak, semetara orang disana sangat burtuh bantuan. Nah nanti dapat surat atau DP dari TNI, baru kami bisa dapat bantuan,” kata Jumardin.
Sementara itu, Kasi Logistik BNPB Provinsi Sulbar, Budianto, mengakui bahwa bagi warga atau ketua Posko yang ingin mendapat bantuan, harus melengkapi KTP dan KK, karena kalau tidak dilengkapi data penerima, penanggung jawab pasti akan kesulitan untuk mempertanggung jawabkan.
“Seperti itu memang aturannya, kalau mengeluarkan bantuan harus penerima melengkapi data seperti KTP dan KK, uni dilakukan untuk bisa kami pertangung jawabkan. Minimal ada data korban yang bisa dihubungi,” tutur Budianto. (Aji/MP)
