Mamuju – editorial9 – Menyikapi beredarnya di grup akun Media Sosial (Medsos) WhatsApp pamplet tentang puskesmas di Mamuju, yang membuka donasi Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penanganan Covid -19, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju, Masram Jaya, angkat bicara.
Menurut Masram, selaku anggota DPRD di Kabupaten Mamuju, dirinya sangat prihatin akan adanya hal tersebut dan ia menilai dengan adanya pamplet open donasi itu, menjadi salah satu bukti ketidak siapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), menghadapi wabah virus Corona,
“Kasian betul ya, ini salah satu bukti ketidak siapan Pemda menghadapi covid -19.Dikemanakan itu 1 Miliar itu ?,” ucap Masram, kepada editorial9.com via WhatsApp, Senin, 06/04/20.
“Makanya saya ngotot mau rapat dengan OPD terkait. Pimpinan belum jadwal rapat,” sambungnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menambahkan, bahwa berdasarkan informasi yang ia dapatkan, RSUD hanya mendapatkan anggaran Rp.149.600.000 dari total anggaran 1.M.
“Info saya dapat dari RSUD, mereka cuma diberi 149.600.000 dari total 1 M anggaran. Untuk RSUD kan mestinya prioritas,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah pihaknya diiternal Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju, telah mengusulkan untuk dilaksanakan rapat, namun hingga saat ini belum belum dijadwalkan oleh unsur pimpinan dalam hal ini Ketua.
“Saya tidak habis pikir kenapa pimpinan belum jadwal,” pungkasnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan, kata Masram, pihaknya di DPRD Kabupaten Mamuju ingin mengetahui tentang arah atau peruntukan atas penggunaan anggaran 1 Miliar Rupiah itu.
“Sebagai bagian dari pengawasan DPRD, kita mau tau pos angran 1 M untuk siapa saja. Terus kita mau tanya OPD terkait anggarannya sudah cukup atau belum, kalau belum cukup kita carikan. Pemerintah pusat kan sudah memberi ruang bagi daerah, merelokasi angran yang belum jalan atau tidak prioritas,” bebernya.
Terkait agenda rapat, Masram menuturkan bahwa pihaknya pun telah menyampaikan ke jajaran staf jika Ketua DPRD tidak ingin mengagendakan rapat tersebut, agar sekiranya dialihkan ke unsur pimpinan yang lain.
“Makanya tadi saya sampaikan sama staf kalau ketua DPRD tidak mau tanda tangan, pimpinan yang lain saja. Tapi kan kita menghargai ketua karena ada di Mamuju mestinya dia yang tanda undangan. Saya maunya rapat gabungan komisi saja, biar semua teman – teman bisa hadir memberi masukan,” tutupnya.
Sementara, pihak Puskesmas Bambu, Ikbal selaku petugas promosi, mengakui adanya kegiatan open donasi untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan langkah tersebut dilakukan, dalam rangka meringankan beban pemerintah terkait penanganan virus corona.
“Ya kan, kalau untuk kebutuhan, sebenarnya, artinya membuka ji peluang untuk para dermawan, untuk bisa membantu donasi, artinya sebenarnya untuk meringankan ji beban pemerintah untuk itu,” ungkap Ikbal, kepada editorial9.com, via telepon, Selasa, 07/04/20.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut juga dilakukan, dalam rangka mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta melawan wabah virus corona.
“Artinya, kita disini bersama – sama untuk melawan, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat pada umumnya disitu,” tutupnya.(FM)
