Mamuju – editorial9 – Menyikapi absennya Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada agenda Rapat Kerja (Raker) Pansus PTT/GTT di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Pansus, Sukri Umar geram.
Menurut Sukri, dalam rangka menghadirkan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada agenda rapat pembahasan PTT/GTT, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menyurat secara resmi, hingga menghubungi langsung melalui via telpon.
“Saya tidak tahu Pak Sekda ini, apa yang merasukinya ini, kau tulis bagus – bagus itu, saya tidak tahu apakah jin atau setan, saya tidak tahu. Yang pasti ada yang merasuki dia, sehingga dia tidak mau datang disini,” ucap Sukri saat dikonfirmasi di ruang rapat Pansus DPRD Sulbar, Rabu, 04/03/20.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa absennya Sekprov pada rapat Pansus tersbut, dinilai Sukri sudah tidak sesuai dengan ciri yang selama ini dimiliki
“Setahu saya, beliau itu orangnya rasional, apalagi salah satu tokoh akademisi kita yang harus mengedepankan rasionalitas, dan tentu dia mendengarkan ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian polemik GTT, pihaknya secara kelembagaan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, telah bertemu langsung dengan para elemen terkait.
“Kita sudah diskusi dengan teman – teman tekhnis dibawah, saya sudah ketemu dengan kepala – kepala sekolah, guru – guru di bawah, GTT, bahkan murid, kita sudah ketemu dengan teman – teman tehknis di dinas ini bahkan tim terpadu sudah bicara semua. Tinggal pak Sekda ini yang keras kepala ini, tidak tahu apa yang merasukinya,”jelasnya.
Politisi Partai Demokrat itu, juga memberikan peringatan keras, jika Sekprov tidak memberikan perhatian khusus terhadap masalah PTT/GTT dan tak menghargai keberadaan Pansus, maka pihaknya di DPRD Provinsi Sulawesi Barat, akan mengambil langkah tegas termasuk hak interpelasi dan bahkan hak angket.
“Saya berharap ini, kalau pak sekda tidak memperhatikan ini, maka lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak gubernur yang terhormat, tabe’ minta maaf saya ini akan sampai kepada interpelasi dan mungkin hak angket, kalau tidak dihargai ini keberadaanya Pansus, karena tidak ada kepentingan disini. Satu saja kepentingan kita mau perbaiki pendidikan di Sulbar ini ndak ada anunya. Dan saya kira pak Sekda juga tidak adaji kepentingannya, cuma kepentingan ego saja, kalau dia harus bertahan dan tidak mau berdiksusi,” tegasnya.
Wakil Ketua DPN Bintang Muda Indonesia itu, juga menuturkan bahwa pihaknya tidak akan membubarkan Pansus, sebelum lahir solusi atas polemik yang saat ini tengah dihadapi oleh GTT/PTT.
“Sebagai catatan, saya tidak akan membubarkan ini Pansus, sebelum ada solusi terhadap persoalan GTT atau PTT. Itu poin pentingnya,” tutupnya.(FM)
