Mamuju – Editorial9 – Menyikapi diberlakukannya kebijakan sistem buka tutup pintu, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, Gubernur Alibaal Masdar (ABM) angkat bicara.
Sebagaimana diketahui, kebijakan sistem buka tutup pintu yang resmi diberlakukan oleh Pemprov Sulbar, pada jajaran ASN dan tenaga kontrak di lingkup OPD, pagi tadi Jum’at 24 Januari 2020, diduga telah menelan korban (kecelakaan).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Sulawesi, ABM, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengevaluasi kebijakan sistem buka tutup pintu, yang telah diberlakukannya itu, meskipun diduga telah menelan korban, lantaran adanya pegawai yang mengalami kecelakaan.
“Ya masuk rumah sakit, tidak ada dievaluasi,” ucap ABM, pada awak media, usai menghadiri coffe morning di Kantor DPRD Sulbar, Jum’at, 24/01/20.
Selain itu, ia juga menambahkan tujuan utama diberlakukannya sistem buka tutup pintu tersebut, guna mendorong sikap disiplin pada para ASN maupun tenaga kontrak, di lingkup OPD Pemprov Sulbar.
“Kalau mau disiplin ya harus begitu, kalau mau seenaknya ya seperti sapi, bebas saja keluar masuk,” tutupnya.
Sementara itu, ditempat berbeda salah seorang pegawai dilingkup Pemprov Sulbar yang menjadi saksi mata, atas kecelakaan tersebut, mengakui bahwa korban bersama anaknya pagi tadi saat hendak ingin masuk ke kantor gubernur untuk ceklok atau absensi.
“Iya pagi tadi sangat macet di pintu masuk dan ibu ini antrian dipintu masuk, karena banyak orang lomba-lomba dan berdesak-desakan di pintu. Nah si ibu ini ada dibelakang mobil bersama anaknya, yang berseragam sekolah, saat mobil bergerak tiba-tiba terdengar ada teriakan kecelakang dan heboh disitu,” beber Ibu, yang juga rekan korban itu.(FM)
Selaku salah seorang anggota Pansus yang juga lumayan mengweti ttg kebijakan pendidikan tentu sangat setuju jikaaslah kekurangan tenaga guru segera dicarikan solusi, namun sangat keberatan jika diantara kita legis Latif dan eksekutif selalu saja mis komunikasi lalu berpolemik saling menyalahkan alias saling merasa dialah yang benar, karena hal itu pasti tidak menguntungkan ke dua belah pihak bahkan boleh jadi tertawaan masyarakat umum. Untuk itu saya selalu sarankan lebih baik kita bangun komunikasi yang optimal berazaskan kekeluargaan namun tetap dalam bingkai profesional. Jika tidak membangun komunikasi yang baik maka urusan Pemerintahan di daerah ini akan tetap bagai benang kusut dan akan terkesan bahwa antara legislatif dan eksekutif selalu saja bedebat kusir.