Mamuju – Bawaslu Kabupaten Mamuju, dipastikan hingga saat ini masih menunggu kepastian tentang anggaran pengawasan Pilkada 2024, Hal itu lantaran belum adanya kesepakatan yang terjalin antara pihak Bawaslu dan Pemkab Mamuju.
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju, Rusdin, pihaknya telah beberapa kali melakukan rasionalisasi dan sudah sampai diangka Rp.10,4 Miliar, namun Pemkab masih bertahan diangka Rp.9 Miliar.
“Ya kita menunggu, kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak Kemendagri untuk dapat memediasi kesepakatan ini,” ucap Rusdin saat dikonfirmasi, via WhatsApp, Sabtu, 16/12/23.
Meski telah membangun komunikasi, namun Bawaslu Kabupaten Mamuju hingga saat ini belum melayangkan surat secara resmi ke Kemendagri.
“Kalo menyurat belum kami lakukan, tapi setiap perkembangan terkait pembahasan NPHD ini, senantiasa kami laporkan ke pimpinan provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut Rusdin memastikan Bawaslu tingkat Provinsi telah berkoordinasi dengan Bawaslu RI, atas permasalahan anggaran pengawasan Pilkada Mamuju yang tak kunjung ada titik temu.
“Terkait nanti apa yang menjadi arahan selanjutnya dari atas, tentu kami akan ikuti,” tutupnya.(Mp)
