MAMUJU – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Reski Murwanto, memimpin rapat koordinasi terkait implementasi penanganan dan pencegahan kemiskinan serta stunting secara terpadu, Senin (4/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang pola mini Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar itu menjadi bagian dari langkah strategis memperkuat sinergi antar instansi dalam menjalankan program prioritas daerah. Upaya ini sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga.
“PKK, BKKBN, dan seluruh sektor terkait harus berjalan bersama membahas strategi percepatan penurunan angka stunting,” ujar Harsinah dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan mengingatkan pengalaman saat menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Mamuju, di mana program seperti PAUD Siola menjadi inspirasi. Harsinah berharap Sulbar dapat menghadirkan inovasi serupa.
“Saya ingin Posyandu menjadi tempat yang menarik dan menyenangkan, tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi para ibu,” ujarnya.
Harsinah juga mendorong peran aktif ibu-ibu dalam memanfaatkan layanan Posyandu.
“Dulu saya rutin membawa anak-anak ke Posyandu setiap bulan, karena itu penting untuk memantau tumbuh kembang mereka,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Reski Murwanto, menekankan pentingnya koordinasi dalam tim PASTI PADU untuk memperkuat pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting.
“Kami ingin data yang terukur ditangani secara kolaboratif. Angka stunting baru jangan diabaikan. Tahun ini kita harus menguatkan kembali program yang sebenarnya sudah ada, namun perlu dihidupkan,” kata Reski.
Program penanganan kemiskinan dan stunting terpadu ini rencananya akan mulai dilaksanakan pada September hingga Desember 2025 di seluruh kabupaten/kota di Sulbar.(*)
