MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menaikkan anggaran peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, serta irigasi menjadi sekitar Rp200 miliar pada 2026. Angka itu meningkat signifikan dibandingkan anggaran 2025 yang hanya Rp85,03 miliar.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menyampaikan kenaikan anggaran tersebut saat memimpin upacara peringatan HUT ke-22 Sulbar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/9/2026).
SDK mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata,” ujarnya.
Ia mengatakan peningkatan anggaran infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan serta rehabilitasi jalan, jembatan dan irigasi.
Selain infrastruktur, Pemprov Sulbar mengalokasikan dukungan lebih dari Rp34 miliar untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan.
Sementara sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat dukungan anggaran sekitar Rp10 miliar.
SDK menegaskan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor ekonomi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik.
“Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak,” tegasnya.
Di sisi lain, SDK mengingatkan pembangunan Sulbar masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.
“Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
SDK juga mengajak pemerintah kabupaten, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi pembangunan.
Ia menyebut sejumlah persoalan seperti infrastruktur jalan, ketahanan pangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga penanganan bencana membutuhkan kerja lintas wilayah.
“Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi,” katanya.(*)
